[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c385afa5-9a14-4860-b188-cbc0a546d176","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belu Nomor 6 Tahun 2022","number","6","year","2022","published_date","2022-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"88f2972e-158f-4396-b4de-acd42e05eae1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Belu","place_of_enactment","Atambua","theme","Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kesatuan-badan-penetapan
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2022 Nomor 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019. \n Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Penetapan; Bab 3. Kedudukan dan Susunan Organisasi; Bab 4. Kepegawaian; Bab 5. Pendanaan; Bab 6. Ketentuan Peralihan; Bab 7. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022. \n 3 halaman; 2 halaman lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Belu sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Pembentukan badan ini didasari oleh amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019.

Latar Belakang dan Tujuan: Pembentukan Badan Kesbangpol bertujuan untuk mengantisipasi perubahan sosial akibat globalisasi yang dapat mempengaruhi nilai-nilai nasionalisme. Badan ini diharapkan dapat mengimplementasikan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, menyelenggarakan kehidupan demokrasi, memelihara ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, membina kerukunan antar suku, umat beragama, ras, dan golongan, memberdayakan organisasi kemasyarakatan, serta melaksanakan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial.

Ketentuan Substansial:

Badan Kesbangpol berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Badan ini dipimpin oleh Kepala Badan yang dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
Susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja Badan Kesbangpol akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pendanaan kegiatan Badan Kesbangpol bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BELU
EAST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BELU REGENCY
NUMBER 6 OF 2022
ON
ESTABLISHMENT OF THE NATIONAL UNITY AND POLITICAL AGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BELU,

Considering:	that to implement the provisions of Article 3 paragraph (2) of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 11 of 2019 on Regional Apparatus Organizations Implementing Government Affairs in the Field of National Unity and Politics, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Establishment of the National Unity and Political Agency;
Bearing in Mind:	Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA; Law Number 69 of 1958 on the Establishment of Level II Regions within the Territory of Level I Regions of Bali, West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1958 Number 122, Supplement to the State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c385afa5-9a14-4860-b188-cbc0a546d176","actionData","errors"]