[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c349faaf-b6ae-4582-837f-14a26510cdc0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2020","number","3","year","2020","published_date","2020-05-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat","place_of_enactment","Mataram","theme","Pengembangan Ekonomi Kreatif","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ekonomi kreatif - pertumbuhan ekonomi daerah - UMKM
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: 3-49/2020
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengembangan Ekonomi Kreatif
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, perlu pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Barat;\r\nb. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;\r\nc. bahwa untuk pengembangan sektor usaha ekonomi kreatif perlu didukung melalui upaya pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan usaha kreatif untuk meningkatkan kemampuan di bidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kreatif dan kemampuan berkompetisi dan diperlukan pedoman dalam bentuk regulasi;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 64 Tahun 1958; UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; UU Nomor 5 Tahun 1999; UU Nomor 14 Tahun 2001; UU Nomor 20 Tahun 2008; UU Nomor 10 tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 3 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 24 Tahun 2019; PP Nomor 13 Tahun 1995; PP Nomor 44 Tahun 1997; PP Nomor 32 Tahun 1998; Perpres Nomor 142 Tahun 2018; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah\r\ndengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Perda Nomor 7 Tahun 2013; Perda Nomor 2 Tahun 2017; Perda Nomor 1 Tahun 2019 \n Perda ini mengatur mengenai Pengembangan Ekonomi Kreatif yang merupakan upaya Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat, dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan industri kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.\r\nRuang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi: a. jenis dan sektor ekonomi kreatif; b. perencanaan dan pendataan; c. pengembangan produk ekonomi kreatif; d. sumber daya manusia terpadu ekonomi kreatif; e. pusat kreasi; f. kewirausahaan ekonomi kreatif; g. promosi ekonomi kreatif; h. kelembagaan ekonomi kreatif; i. hak dan kewajiban pelaku dan pengusaha ekonomi kreatif; j. kota kreatif; k. kemitraan dan jaringan usaha; l. perlindungan dan penciptaan iklim usaha; m. koordinasi; n. sistem informasi ekonomi kreatif; o. pengawasan, monitoring dan evaluasi; p. insentif; dan q. pendanaan ekonomi kreatif. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2020. \n 27 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan usaha kreatif.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengembangan ekonomi kreatif, termasuk:

Jenis dan sektor ekonomi kreatif yang diprioritaskan, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah.
Perencanaan dan pendataan ekonomi kreatif yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
Pengembangan produk ekonomi kreatif melalui pengembangan desain, interpretasi, kemasan, dan pemasaran.
Pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif melalui pendidikan, pelatihan, pembimbingan, dan pendampingan.
Penyediaan pusat kreasi sebagai sarana penunjang kegiatan ekonomi kreatif.
Fasilitasi kewirausahaan ekonomi kreatif pemula melalui mitra kreasi dan mitra produksi.
Promosi ekonomi kreatif melalui partisipasi dalam kegiatan promosi nasional dan internasional.
Pembentukan Badan Ekonomi Kreatif Daerah sebagai lembaga nonstruktural untuk pengembangan ekonomi kreatif.
Hak dan kewajiban pelaku dan pengusaha ekonomi kreatif.
Pengembangan kota kreatif dengan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung.
Kemitraan dan jaringan usaha antara pelaku usaha industri dan ekonomi kreatif.
Perlindungan dan penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi industri kreatif.
Koordinasi lintas sektoral dalam pengembangan ekonomi kreatif.
Pengembangan sistem informasi ekonomi kreatif yang terintegrasi.
Pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan ekonomi kreatif.
Pemberian insentif kepada daerah kabupaten/kota, pelaku usaha, dan masyarakat yang berperan dalam pengembangan ekonomi kreatif.
Pendanaan ekonomi kreatif dari berbagai sumber.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF WEST NUSA TENGGARA
REGIONAL REGULATION OF WEST NUSA TENGGARA PROVINCE
NUMBER 3 OF 2020
ABOUT
CREATIVE ECONOMY DEVELOPMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST NUSA TENGGARA,

Considering:

that in order to increase economic growth that has an impact on increasing income and welfare of the community, it is necessary to develop the creative economy in West Nusa Tenggara Province;
that based on Article 17 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Regions have the right to establish Regional policies to carry out Government affairs that are the authority of the Regions;
that to develop the creative economy business sector, it needs to be supported through creative economy development efforts and creative business empowerment to increase capabilities in the fields of management, capital, technology, creative spirit and the ability to compete and guidelines are needed in the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c349faaf-b6ae-4582-837f-14a26510cdc0","actionData","errors"]