[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c33b2f02-683b-4ebe-8f68-c3e4058dce93","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":84,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000","short_title","Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1999","number","7","year","1999","published_date","1999-03-29","effective_date","1999-04-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"cc7f7bbd-f25f-486a-82f2-b1acb0a84310","Anggaran Belanja Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1999
Undang-undang (UU) NO. 7, LN. 1999/ No. 39, TLN NO. 3986, LL SETNEG : 13 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1999. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Tahun Anggaran 1999/2000. APBN disusun berdasarkan prinsip berimbang yang dinamis sebagai pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998. APBN ini merupakan rencana kerja tahunan pemerintah untuk memelihara dan meningkatkan hasil pembangunan sebelumnya, dengan fokus pada upaya mengatasi krisis ekonomi.

Pendapatan Negara:

Total pendapatan negara direncanakan sebesar Rp 219.603.800.000.000,00, terdiri dari Penerimaan Dalam Negeri (Rp 142.203.800.000.000,00) dan Penerimaan Luar Negeri (Rp 77.400.000.000.000,00).
Penerimaan Dalam Negeri meliputi penerimaan perpajakan, penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam, serta penerimaan negara bukan pajak.
Penerimaan Luar Negeri meliputi pinjaman program dan pinjaman proyek.

Belanja Negara:

Total belanja negara direncanakan sebesar Rp 219.603.800.000.000,00, terdiri dari Pengeluaran Rutin (Rp 137.155.500.000.000,00) dan Pengeluaran Pembangunan (Rp 82.448.300.000.000,00).
Pengeluaran Rutin mencakup pengeluaran untuk tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, serta kewajiban atas hutang dalam dan luar negeri.
Pengeluaran Pembangunan mencakup pengeluaran untuk proyek-proyek pembangunan.
Rincian pengeluaran rutin dan pembangunan dibagi menurut sektor, seperti industri, pertanian, pengairan, dan lain-lain.

Rincian lebih lanjut mengenai program dan kegiatan serta proyek ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Pemerintah wajib membuat laporan semester I mengenai realisasi pendapatan dan pengeluaran, perkembangan moneter dan perkreditan, serta neraca pembayaran dan perdagangan luar negeri, yang kemudian dibahas bersama DPR. Penyesuaian APBN dapat dilakukan berdasarkan perkembangan keadaan, yang juga dibahas bersama DPR.

","transitional_provisions","1. Sisa kredit anggaran proyek-proyek pada Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1999/2000 yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 2000/2001.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[103],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","UU No. 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/44940/uu-no-3-tahun-2000","fe22ef3b-3826-4607-a7e7-a0cf02337afa","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 7 YEAR 1999
CONCERNING
STATE REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 1999/2000

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that the State Revenue and Expenditure Budget for the 1999/2000 Fiscal Year is prepared based on the principle of dynamic balance;
that the State Revenue and Expenditure Budget for the 1999/2000 Fiscal Year is the implementation of the development plan in accordance with the mandate of MPR RI Decree Number X/MPR/1998 concerning the Main Points of Development Reform in the Context of Saving and Normalizing National Life as the State Policy;
that the State Revenue and Expenditure Budget for the 1999/2000 Fiscal Year is basically a work plan annual state administration in order to maintain and improve the results of the implementation of development in previous years with the aim of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c33b2f02-683b-4ebe-8f68-c3e4058dce93","actionData","errors"]