[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c33688a3-d4b1-473a-91c8-4651942ab615","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang URUSAN KEWENANGAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2013","number","17","year","2013","published_date","2013-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat","place_of_enactment","Panaragan","theme","URUSAN KEWENANGAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG URUSAN KEWENANGAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang urusan kewenangan Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam rangka menjalankan otonomi daerah. Latar belakangnya adalah pemberian otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang bertujuan meningkatkan pelayanan, peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat demi peningkatan kesejahteraan.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perumahan, pemuda dan olah raga, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil menengah, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perhubungan, komunikasi dan informasi, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kebudayaan, statistik, kearsipan, dan perpustakaan.

Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah, meliputi perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industri, perdagangan, dan ketransmigrasian.

Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan sendiri atau menugaskan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintahan kecamatan berdasarkan azas tugas pembantuan. Penyerahan urusan diprioritaskan bagi urusan yang berdampak pada wilayah kecamatan dan lebih berhasil guna jika diserahkan kepada kecamatan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TULANG BAWANG BARAT REGENCY
NUMBER 17 OF 2014
CONCERNING
AFFAIRS OF AUTHORITY OF TULANG BAWANG BARAT REGENCY.

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TULANG BAWANG BARAT,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the granting of the widest possible autonomy to the regional government as mandated by Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, where the region has the authority to make regional policies to provide services, increase participation, initiative and community empowerment aimed at improving community welfare;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Affairs of Authority of Tulang Bawang Barat Regency;

In Remembrance:

Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government (State Gazette of 2004 Number 125, Supplement to the State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c33688a3-d4b1-473a-91c8-4651942ab615","actionData","errors"]