[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c336746f-897e-4aa1-aea2-044efb23eb83","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 23 Tahun 2017 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 23 Tahun 2017","number","23","year","2017","published_date","2017-08-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pare-Pare","place_of_enactment","Parepare","theme","PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PETUNJUK-PELAKSANAAN-PENGELOLAAN-RETRIBUSI-PENGENDALIAN-MENARA-TELEKOMUNIKASI
2017
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 23, Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2017 Nomor 23
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum maka perlu dibentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);\r\n2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);\r\n3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5049);\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);\r\n7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2009, Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3/P/2009, Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;\r\n8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 14);\r\n9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8);\r\n10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 83). \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II MAKSUD DAN TUJUAN\r\nBAB III PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI\r\nBAB IV PEMBERIAN, KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN RERIBUSI\r\nBAB V PEMANFAATAN RETRIBUSI DAN INSENTIF PEMUNGUTAN\r\nBAB VI PEMERIKSAAN\r\nBAB VII KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2017. \n 10 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Walikota ini ditetapkan sebagai pedoman teknis dalam pengelolaan dan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Parepare. Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang agar selaras dengan tata ruang kota, menjaga estetika lingkungan, serta meningkatkan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi pelayanan pengendalian menara.

Secara substansial, peraturan ini mengatur mekanisme operasional pengendalian yang meliputi pengawasan, pengecekan, dan pemantauan menara telekomunikasi secara berkala. Kewenangan pemungutan retribusi diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi komunikasi dan informatika. Wajib retribusi diwajibkan membayar retribusi berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas terkait. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara penerima dinas atau melalui jasa layanan perbankan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota.

Peraturan ini juga mengatur mengenai tata cara penagihan retribusi terutang, prosedur pengembalian kelebihan pembayaran, serta pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penghapusan retribusi bagi wajib retribusi yang memenuhi kriteria tertentu. Selain itu, diatur pula mengenai kewajiban wajib retribusi dalam proses pemeriksaan kepatuhan oleh pemerintah daerah serta pemberian insentif bagi OPD pemungut atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Keterlambatan pembayaran retribusi dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok retribusi terutang, dengan akumulasi maksimal 48% (empat puluh delapan persen) selama 24 (dua puluh empat) bulan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MAYOR OF PAREPARE
PROVINCE OF SOUTH SULAWESI
REGULATION OF THE MAYOR OF PAREPARE
NUMBER 23 OF 2017
ON
IMPLEMENTING GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF TELECOMMUNICATION TOWER CONTROL FEES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PAREPARE,

Considering :

that as a follow-up to Parepare City Regional Regulation Number 2 of 2017 concerning the Second Amendment to Parepare City Regional Regulation Number 2 of 2012 concerning Public Service Fees, it is necessary to establish a Mayor Regulation concerning Implementing Guidelines for the Management of Telecommunication Tower Control Fees;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Mayor Regulation concerning Implementing Guidelines for the Management of Telecommunication Tower Control Fees.

Bearing in Mind :

Law Number 29 of 1959 concerning the Formation of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1822);
Law Number 36 of 1999 concerning Telecommunications (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 154, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c336746f-897e-4aa1-aea2-044efb23eb83","actionData","errors"]