[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c332bbf2-6384-4ede-b26b-ddd94f694d83","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 7 Tahun 2014","number","7","year","2014","published_date","2014-07-22","effective_date","2014-07-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wajo","place_of_enactment","Sengkang","theme","Sistem Penyelenggaraan Pendidikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pendidikan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2014/NO.7, TLD NO.37
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sistem Penyelenggaraan Pendidikan
ABSTRAK:	\n \n Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang penyelenggaraannya dilaksanakan menurut norma-norma kependidikan dan mengacu pada sistem pendidikan nasional; Pemerintah Daerah turut serta mengelola dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan; berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. \n Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepubIik Tahun 1945 Indonesia;\r\n 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 \r\n4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional \r\n5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara \r\n6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional \r\n7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional \r\n8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 \r\n9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah \r\n10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen \r\n11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan \r\n 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan \r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin 5 Pegawai Negeri Sipil \r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah \r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar.\r\n \n MENGATUR TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2014. \n 72 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur sistem penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Wajo. Latar belakangnya adalah pelaksanaan otonomi daerah yang menjadikan pendidikan sebagai urusan wajib pemerintah daerah, yang diselenggarakan berdasarkan norma kependidikan dan sistem pendidikan nasional. Tujuannya adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

Ketentuan substansial mencakup:

Wajib belajar 9 tahun dan program rintisan wajib belajar 12 tahun.
Hak dan kewajiban satuan pendidikan, termasuk memperoleh dana operasional dan bantuan, serta melaksanakan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
Hak dan kewajiban peserta didik, seperti mendapatkan pendidikan agama, pelayanan sesuai bakat dan minat, penghargaan, bantuan fasilitas belajar, dan pembebasan biaya bagi keluarga miskin.
Penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal, termasuk pendirian, pengintegrasian, dan penutupan satuan pendidikan, serta kurikulum yang berpedoman pada SNP.
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui jalur formal, nonformal, dan informal.
Pendidikan khusus dan layanan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus atau yang berada di daerah bencana.
Pendidikan berbasis keunggulan lokal untuk mengembangkan potensi daerah.
Pengangkatan, penempatan, pengembangan karier, tunjangan, dan organisasi profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
Pendanaan pendidikan, dengan alokasi minimal 20% dari APBD.
Sarana dan prasarana pendidikan, termasuk buku ajar dan ruang bangunan.
Peran serta masyarakat melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.
Evaluasi, sertifikasi, dan akreditasi lembaga pendidikan.
Kerjasama pendidikan dengan berbagai pihak.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap pelanggaran atas peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi.\n2. Sanksi diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai aturan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[104],{"_105":106,"_107":108,"_36":109},"text","Perda Kab. Wajo No. 7 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/338384/perda-kab-wajo-no-7-tahun-2021","63ce5153-713e-4aa2-befd-328ee34fb73e","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WAJO
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF WAJO REGENCY
NUMBER 7 OF 2014
ON
EDUCATION ADMINISTRATION SYSTEM

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WAJO,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in the implementation of regional autonomy, education is a mandatory affair that is the authority and responsibility of the Regional Government, the implementation of which is carried out according to educational norms and refers to the national education system;
that the Regional Government participates in managing and administering Early Childhood Education, Basic Education, Secondary Education, and Non-Formal Education in accordance with the division of governmental affairs in the field of education;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to form a Regional Regulation on the Education Administration System;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c332bbf2-6384-4ede-b26b-ddd94f694d83","actionData","errors"]