[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c30e2d2a-2e55-4234-81c1-eb0669cbd3f1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2016","number","7","year","2016","published_date","2016-06-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Mataram","place_of_enactment","Mataram","theme","PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERHUBUNGAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Bagian Hukum Pemkot Mataram
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk menunjang perkembangan pembangunan, mendorong pertumbuhan perekonomian, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta untuk mengatasi permasalahan kemacetan dan pengendalian kecelakaan lalu lintas di daerah, diperlukan perbaikan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjamin keselamatan, kelancaran, ketertiban, keamanan dan kenyamanan, serta berwawasan lingkungan; bahwa penyelenggaraan perhubungan perlu diintegrasikan dengan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke dalam satu kebijakan Pemerintah Daerah melalui penataan sistem transportasi perkotaan yang berbasis pelayanan kepada masyarakat; bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah dapat melaksanakan penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan kewenangannya. \n Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; \n Ruang lingkup penyelenggaraan perhubungan, meliputi : \r\na.\tPembinaan dan Penyelenggaraan LLAJ; \r\nb.\tJaringan LLAJ; \r\nc.\tPengujian dan Pemeriksaan Kendaraan; \r\nd.\tBengkel; \r\ne.\tTerminal; \r\nf.\tPembinaan Pemakai Jalan; \r\ng.\tPenanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas; \r\nh.\tManajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;\r\ni.\tAnalisis Dampak Lalu Lintas; \r\nj.\tAngkutan; \r\nk.\tPerparkiran; \r\nl.\tPemindahan Kendaraan; \r\nm.\tPemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;\r\nn.\tSumber Daya di Bidang Perhubungan; \r\no.\tKerjasama; \r\np.\tPeran serta Masyarakat; \r\nq.\tPenyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi; \r\nr.\tForum LLAJ; dan \r\ns.\tPengawasan dan Pengendalian\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2016. \n - \n Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan \n 85 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu, mendorong etika berlalu lintas, serta menegakkan hukum. Tanggung jawab dan pembinaan LLAJ dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi penetapan kebijakan sistem LLAJ, pemberian bimbingan dan izin kepada perusahaan angkutan umum, serta pengawasan pelaksanaan LLAJ.

\n\n

Peraturan ini mengatur rencana induk jaringan LLAJ daerah, penggunaan jalan kota berdasarkan fungsi dan kelas jalan, perlengkapan jalan, sistem kecerdasan transportasi, pengendalian lingkungan jalan, penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas, fasilitas pejalan kaki dan difabel, serta hak dan kewajiban pejalan kaki. Pengujian kendaraan bermotor meliputi pengujian berkala yang dilaksanakan oleh Dinas, dengan persyaratan teknis dan laik jalan, serta emisi gas buang. Bengkel umum wajib memenuhi persyaratan sistem mutu, mekanik, fasilitas, dan manajemen informasi.

\n\n

Penyelenggaraan terminal penumpang dilakukan oleh Dinas, meliputi pengoperasian, pemeliharaan, dan penertiban. Peraturan ini juga mengatur pembinaan pemakai jalan melalui pendidikan berlalu lintas, waktu kerja pengemudi, dan pembinaan pengemudi angkutan umum. Penanggulangan kecelakaan lalu lintas dilakukan melalui program pencegahan kecelakaan, pelayanan, pengaturan, dan pengendalian LLAJ. Manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan. Analisis dampak lalu lintas wajib dilakukan untuk setiap pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan LLAJ.

\n\n

Angkutan orang diatur dengan sistem pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor secara terpadu, termasuk angkutan dalam trayek dan tidak dalam trayek. Angkutan barang diatur dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraannya. Peraturan ini juga mengatur penggunaan kendaraan tidak bermotor, perparkiran, pemindahan kendaraan, pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, sumber daya manusia di bidang perhubungan, kerjasama, peran serta masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi terpadu, forum LLAJ, serta pengawasan dan pengendalian.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan izin.\n","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
MAYOR OF MATARAM
WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MATARAM CITY
NUMBER 7 YEAR 2016
ABOUT
ORGANIZATION OF TRANSPORTATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MATARAM,

Considering:

that in order to support development progress, encourage economic growth, and improve public welfare, as well as to overcome traffic congestion and control traffic accidents in the region, it is necessary to improve the Road Traffic and Transport system that guarantees safety, smoothness, orderliness, security and comfort, and is environmentally sound;
that the organization of transportation needs to be integrated with the Road Traffic and Transport system into a single Regional Government policy through structuring an urban transportation system that is service-based to the community;
that in accordance with Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the regional government can carry out the organization of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c30e2d2a-2e55-4234-81c1-eb0669cbd3f1","actionData","errors"]