[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c308e0c2-52b9-4757-9d22-230177cc9514","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2021","number","2","year","2021","published_date","2021-04-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"ada340fa-4cda-4998-83a8-86cf128dcc27","Penanganan Pandemi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bekasi","place_of_enactment","Cikarang Pusat","theme","Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 2021/2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2021. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 48).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bekasi melalui adaptasi kebiasaan baru. Latar belakangnya adalah perlunya sinergi antara kesehatan masyarakat, kegiatan sosial budaya, dan perekonomian. Tujuannya meliputi penentuan risiko kesehatan masyarakat sebagai dasar tingkat kewaspadaan daerah, pembatasan kegiatan tertentu, peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, memberikan kepastian hukum dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, serta mengoptimalkan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru. Ketentuan substansial mencakup indikator penentuan risiko kesehatan masyarakat (laju kasus terkonfirmasi, probable, kematian, discarded, kesembuhan, dan jumlah tempat tidur isolasi) yang dikategorikan menjadi empat zona risiko (hijau, kuning, oranye, merah). Setiap orang di tempat umum wajib menerapkan protokol kesehatan (menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dll.). Pemerintah Daerah memberlakukan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sesuai kategorisasi zona risiko yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Peraturan ini juga mengatur perlindungan kesehatan individu dan masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan, kewenangan dan pendelegasian, koordinasi dan kerja sama, serta partisipasi masyarakat.","transitional_provisions","1. Pemerintah Daerah Kabupaten akan mengikuti ketentuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi jika terdapat kebijakan baru terkait Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang harus dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten, karena pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bersifat koordinatif antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kewajiban menggunakan masker, menjaga jarak, dan tidak berkerumun di tempat umum dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial, dan/atau denda administratif paling banyak Rp. 100.000,00.\n2. Pelanggaran oleh pemilik/pengelola satuan pendidikan dapat dikenakan sanksi teguran lisan, tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan/atau denda administratif paling banyak Rp. 250.000,00.\n3. Pelanggaran oleh pemilik/pengelola kegiatan usaha dapat dikenakan sanksi teguran lisan, tertulis, kerja sosial, penghentian sementara/tetap kegiatan, pembekuan/pencabutan izin usaha, dan/atau denda administratif paling besar Rp. 300.000,00.\n4. Pelanggaran oleh pemilik/pengelola kegiatan keagamaan dapat dikenakan sanksi teguran lisan, tertulis, dan/atau penghentian sementara kegiatan.\n5. Pelanggaran oleh pemilik/pengelola kegiatan sosial budaya dapat dikenakan sanksi teguran lisan, tertulis, penghentian sementara/tetap kegiatan, dan/atau denda administratif paling banyak Rp. 500.000,00.\n6. Pelanggaran oleh pengemudi/pemilik/pengelola transportasi umum dapat dikenakan sanksi teguran lisan, tertulis, pembekuan sementara/tetap izin usaha, dan/atau denda administratif paling besar Rp. 150.000,00.\n7. Pelanggaran oleh pemilik/pengelola pelayanan kesehatan dapat dikenakan sanksi teguran lisan, tertulis, pembekuan sementara/tetap izin, dan/atau denda administratif paling besar Rp. 300.000,00.\n8. Pelanggaran terkait kewajiban pelaporan tempat kerja dengan kasus COVID-19 dikenakan sanksi teguran tertulis, pembubaran/penghentian sementara kegiatan, pembekuan/pencabutan izin, dan/atau denda administratif paling besar Rp. 300.000,00.\n9. Pelanggaran terhadap larangan menolak tes/pengobatan/vaksinasi COVID-19 dikenakan sanksi teguran lisan, tertulis, dan/atau denda administratif paling banyak Rp. 1.000.000,00.\n10. Pelanggaran terhadap larangan memaksa membawa jenazah COVID-19 dikenakan sanksi teguran lisan, tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan/atau denda administratif paling banyak Rp. 1.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[103],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","Perda Kab. Bekasi No. 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/256183/perda-kab-bekasi-no-3-tahun-2022","fb348620-9f39-4b1a-aeb1-12ef508b8dc5","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

NUMBER 2 OF BEKASI REGENCY REGIONAL GAZETTE YEAR 2021
REGENT OF BEKASI
THE PROVINCE OF WEST JAVA

REGIONAL REGULATION OF BEKASI REGENCY
NUMBER 2 OF 2021
ON
PREVENTION AND CONTROL OF
CORONA VIRUS DISEASE 2019

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BEKASI,

Considering / Whereas:

that to ensure public health and the implementation of social and economic activities, synergy is needed in the implementation of prevention and control of Corona Virus Disease 2019 consistently, effectively, and efficiently by adapting to new habits;
that in the implementation of adapting to new habits in the context of preventing and controlling Corona Virus Disease 2019 in Bekasi Regency, integrated efforts are needed in increasing public awareness and compliance to implement health protocols in carrying out their activities;
that to implement the prevention and control of Corona Virus Disease 2019 in Bekasi Regency, a comprehensive

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c308e0c2-52b9-4757-9d22-230177cc9514","actionData","errors"]