[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c302e636-4c3d-40aa-aad3-e32670a0e969","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2018","number","4","year","2018","published_date","2018-05-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton","place_of_enactment","Pasarwajo","theme","Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN-PERDAGANGAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD. Tahun 2018 No. 136
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
ABSTRAK:	\n \n Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi, perlu disusun suatu pedoman penerbitan Surat Izin Perdagangan sesuai kewenangan daerah sebagai upaya peningkatan pelayanan prima kepada dunia usaha dibidang perdagangan di daerah \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No.3 Tahun 1982; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No.7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 45 Tahun 2008; Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendag No. 07/M-DAG/PER/2/2017; Permendag No. 77/M-DAG/PER/12/2013 sebagaimana telah diubah dengan Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2016; Perda Buton No. 1 Tahun 2015; Perda Buton No. 3 Tahun 2015; Perda Buton No. 2 Tahun 2016 \n Dalam perda ini diatur tentang jenis SIUP, tempat penerbitan SIUP, masa berlaku, kewenangan penerbitan SIUP. Selain itu juga diatur tentang dokumen persyaratan, tata cara penerbitan, pembukaan kantor cabang/perwakilan perusahaan, perubahan dan SIUP yang hilang atau rusak \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2018. \n 14 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M/DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat izin Usaha Perdagangan;\n2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan;","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Buton ini mengatur tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di wilayah Kabupaten Buton. Latar belakangnya adalah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan investasi di daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan prima kepada dunia usaha di bidang perdagangan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Kewajiban Memiliki SIUP:** Setiap perusahaan perdagangan yang melakukan usaha di Kabupaten Buton wajib memiliki SIUP. SIUP terdiri dari SIUP Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar, yang dibedakan berdasarkan kekayaan bersih perusahaan (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).\n2. **Pengecualian Kewajiban SIUP:** Kewajiban memiliki SIUP dikecualikan untuk perusahaan di luar sektor perdagangan, kantor cabang/perwakilan, dan perusahaan perdagangan mikro (dengan kriteria tertentu).\n3. **Larangan:** SIUP dilarang digunakan untuk kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP, menghimpun dana dari masyarakat dengan janji keuntungan tidak wajar (money game), atau usaha perdagangan lain yang diatur peraturan perundang-undangan tersendiri.\n4. **Kewenangan Penerbitan SIUP:** Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.\n5. **Prosedur Penerbitan SIUP:** Peraturan ini mengatur dokumen persyaratan, tata cara penerbitan SIUP, pembukaan kantor cabang/perwakilan, perubahan data perusahaan, dan penggantian SIUP yang hilang atau rusak. Tidak ada retribusi untuk pengajuan SIUP baru, perubahan, atau penggantian.\n6. **Pelaporan:** Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha jika diperlukan oleh Bupati atau Pejabat Penerbit SIUP. Pemilik SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 bulan berturut-turut atau menutup perusahaan wajib melaporkan secara tertulis.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang berkaitan dengan Penerbitan Surat izin Usaha Perdagangan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar yang diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku selama perusahaan menjalankan usaha perdagangan dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n3. Setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, jika pemilik SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar akan mengikuti kegiatan yang terkait dengan kriteria usaha berdasarkan kekayaan bersih, wajib menyesuaikan SIUP-nya terlebih dahulu sebelum mengikuti kegiatan tersebut.","sanctions","1. Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis.\n2. Pemilik, Pengurus, atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang tidak menghiraukan peringatan tertulis atau Pasal 5 huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP.\n3. Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP yang melanggar ketentuan Pasal 3, dan Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa Pencabutan SIUP.\n4. Perusahaan Perdagangan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\n5. Perusahaan Perdagangan yang melanggar ketentuan Pasal 5 huruf b dan huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BUTON
THE PROVINCE OF SOUTHEAST SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF BUTON REGENCY
NUMBER 4 OF 2018
ON
ISSUANCE OF TRADING BUSINESS LICENSE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BUTON,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that to create a conducive iklim usaha to encourage increased investment, it is necessary to prepare a guideline for the issuance of Trading Permits in accordance with regional authority as an effort to improve excellent service to the business world in the field of trade in daerah;
that based on the considerations as intended in letter a, it is necessary to form a Peraturan Daerah on the Issuance of Trading Business License;

Bearing in Mind / Having Regard to :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
Law Number 29 of 1959 on the Establishment of Level II Regions in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c302e636-4c3d-40aa-aad3-e32670a0e969","actionData","errors"]