[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c2feb053-ac1c-4486-a810-53a410e24746","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Ijin Penerangan Jalan dan atau Fasilitas Umum di Kabupaten Semarang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2003","number","4","year","2003","published_date","2003-08-29","effective_date","2003-09-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Ijin Penerangan Jalan dan atau Fasilitas Umum di Kabupaten Semarang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ijin penerangan jalan
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2003/NOMOR.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ijin Penerangan Jalan dan atau Fasilitas Umum di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, \r\nkeamanan dan keindahan penggunaan I pemasangan \r\nlampu penerangan jafan dan atau fasifitas umum di \r\nKabupaten Semarang, maka dipandang perlu diadakan \r\npembinaan dan pengendalian; bahwa sehubungan dengan haf tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten \r\nSemarang tentang ljin Penerangan Jalan Dan Atau \r\nFasifitas Umum Di Kabupaten Semarang; \r\n \n Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi \r\nDaerah Nomor 23 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalarn Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001; Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 3032.K/46/ MEM/2001; Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1836.K/36/MEM/2002; Keputusan Menteri Dalam- Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 15 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2002; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Maksud dan Tujuan\r\nBab III Obyek dan Subyek Ijin Penerangan Jalan dan atau Fasilitas Umum\r\nBab IV Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Ijin\r\nBab V Kewajiban dan Larangan\r\nBab VI Pencabutan Ijin\r\nBab VII Biaya\r\nBab VIII Pelaksana dan Pengawasan\r\nBab IX Ketentuan Penyidikan\r\nBab X Ketenuan Pidana\r\nBab XI Ketentuan Peralihan\r\nBab XII Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2003. \n 20 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1998 Nomor 8 Seri A Nomor 1)\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 Nomor 39)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin penerangan jalan dan/atau fasilitas umum di Kabupaten Semarang. Maksud pemberian izin adalah untuk pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban pemasangan lampu penerangan jalan dan/atau fasilitas umum. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan daya listrik dan penempatan lampu, serta memperoleh keselarasan arah dan pola dalam pelaksanaan pemasangan penerangan jalan dan/atau fasilitas umum.

Objek izin adalah setiap kegiatan pemasangan dan perubahan daya penerangan jalan dan/atau fasilitas umum. Subjek izin adalah pemohon yang melakukan kegiatan pemasangan penerangan jalan dan/atau fasilitas umum. Setiap pemohon yang melakukan pemasangan penerangan jalan dan/atau fasilitas umum dan mengubah daya wajib memiliki izin yang diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Bupati dapat menolak permohonan izin apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Pemegang izin pemasangan penerangan jalan dan/atau fasilitas umum berkewajiban memasang konstruksi instalasi sesuai standar PLN, membayar biaya penyambungan dan uang jaminan pelanggan ke PLN, melaksanakan pemasangan APP bagi pemilik izin di atas 1000 VA, melaksanakan pemasangan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak izin diterima, menjaga dan memelihara fasilitas penerangan umum, memperbaiki kerusakan fasilitas penerangan umum, dan melaporkan kepada DPU apabila terjadi perubahan terhadap izin pemasangan penerangan jalan dan/atau fasilitas umum. Pemegang izin dilarang mengubah lokasi titik lampu dan/atau menambah daya melebihi ketentuan yang ditetapkan dalam izin, serta mengganti lampu dan wattnya atau jenisnya melebihi ketentuan yang berlaku.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka bagi permohonan ijin yang masih dalam proses agar menyesuaikan persyaratan administrasinya sesuai ketentuan yang berlaku.\n2. Bagi Badan atau lembaga masyarakat yang telah memasang penerangan jalan dan atau fasilitas umum namun belum memiliki ijin segera menyesuaikan dengan persyaratan yang ditentukan dan melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","Setiap pemohon yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 9, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF SEMARANG REGENCY
YEAR 2003 NUMBER 13

REGIONAL REGULATION OF SEMARANG REGENCY
NUMBER 4 OF 2003
ABOUT
LICENSE FOR STREET LIGHTING AND OR PUBLIC FACILITIES IN
SEMARANG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SEMARANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to improve order, security and beauty of the use / installation of street lighting and or public facilities in Semarang Regency, it is deemed necessary to conduct guidance and control;
that in connection with the above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of Semarang Regency concerning the License for Street Lighting and or Public Facilities in Semarang Regency;

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central Java;
Law Number 67 of 1958 concerning Amendments to the Boundaries of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c2feb053-ac1c-4486-a810-53a410e24746","actionData","errors"]