[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c2f8a89d-12d8-4fae-b5d2-bfbb4c5ec008","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2019","number","9","year","2019","published_date","2019-12-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jepara","place_of_enactment","Jepara","theme","Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan keuangan daerah
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2019/No.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah \r\nKabupaten Jepara sesuai dengan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah\r\nyang mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan\r\npenganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan\r\npertanggungjawaban keuangan Daerah, maka perlu mengatur\r\nkembali pengelolaan keuangan Daerah dalam Peraturan\r\nDaerah; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun\r\n2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah\r\nKabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan\r\nAtas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun\r\n2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah\r\nsudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan\r\nperundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2017; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Pengelolaan Keuangan Daerah\r\nBab III Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah\r\nBab IV Penyusunan Rancangan APBD\r\nBab V Penetapan APBD\r\nBab VI Pelaksanaan dan Penatausahaan\r\nBab VII Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD\r\nBab VIII Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah\r\nBab IX Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD\r\nBab X Kekayaan Daerah dan Utang Daerah\r\nBab XI BLUD\r\nBab XII Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah\r\nBab XIII Informasi Keuangan Daerah\r\nBab XIV Pembinaan dan Pengawasan\r\nBab XV Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019. \n Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 dicabut. \n 94 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara yang mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan pengelolaan keuangan daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Pembagian kewenangan pengelolaan keuangan daerah antara Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala SKPKD selaku PPKD, dan Kepala SKPD selaku PA. Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kemampuan pendapatan daerah, dengan fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah dialokasikan untuk Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, dengan prioritas pada pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar.
Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran.
Proses penyusunan APBD meliputi penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan RKA SKPD, dan penyiapan rancangan Perda tentang APBD.

Peraturan ini juga mengatur pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pengelolaan kekayaan daerah dan utang daerah, BLUD, penyelesaian kerugian keuangan daerah, dan informasi keuangan daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF JEPARA
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF JEPARA REGENCY
NUMBER 9 OF 2019
ON
PRINCIPLES OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JEPARA,

Considering / Whereas :

that in the context of managing the regional finances of Jepara Regency in accordance with Government Regulation Number 12 of 2019 on Regional Financial Management which includes regulations on planning and budgeting, implementation and administration, and regional financial accountability, it is necessary to re-regulate Regional financial management in Regional Regulation;
that Regional Regulation of Jepara Regency Number 10 of 2006 on the Principles of Regional Financial Management as amended by Regional Regulation of Jepara Regency Number 11 of 2013 on Amendments to Regional Regulation of Jepara Regency Number 10 of 2006 on the Principles of Regional Financial Management is no longer in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c2f8a89d-12d8-4fae-b5d2-bfbb4c5ec008","actionData","errors"]