[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c2f89a89-cd06-4559-964e-2c395fc57b12","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat No. 10 Tahun 2005","number","10","year","2005","published_date","2005-10-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat","place_of_enactment","Taliwang","theme","Retribusi Tanda Daftar Gudang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah - Pajak dan Retribusi Daerah - Retribusi Tanda Daftar Gudang
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Tanda Daftar Gudang
ABSTRAK:	\n \n a. Dengan berlakunya UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk kreatif menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah;\r\nb. Sesuai dengan Pasal 6 UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No 34 Tahun 2000, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menyusun PERDA tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain yang telah ditetapkan. Disamping itu pemberian Tanda Daftar Gudang merupakan sarana yang cukup potensial untuk dipungut retribusinya;\r\nc. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk peraturan daerah tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang. \n UU No. 11 Tahun 1965;\r\nUU No. 8 Tahun 1981;\r\nUU No. 3 Tahun 1982;\r\nUU No. 1 Tahun 1995;\r\nUU No. 9 Tahun 1995;\r\nUU No. 18 Tahun 1997;\r\nUU No. 30 Tahun 2003;\r\nUU No. 10 Tahun 2004;\r\nUU No. 32 Tahun 2004;\r\nUU No. 33 Tahun 2004;\r\nPP No. 27 Tahun 1983;\r\nPP No. 25 Tahun 2000;\r\nPP No. 105 Tahun 2000;\r\nPP No. 66 Tahun 2001. \n Ketentuan Umum; Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Sanksi Administrasi; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Kedaluwarsa Penagihan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n - \n - \n 12 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 10 Tahun 2005 mengatur tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang (TDG). Latar belakang peraturan ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemungutan retribusi TDG, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tujuannya adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

\n\n

Objek retribusi adalah setiap pemberian Tanda Daftar Gudang.
Subjek retribusi adalah badan usaha atau orang pribadi yang memperoleh Tanda Daftar Gudang.
Retribusi TDG digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas gudang yang digunakan untuk menyimpan barang dagangan, dibagi dalam empat kelas (Kelas I hingga Kelas IV) berdasarkan luasnya.
Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan kelas gudang, dengan tarif yang berbeda untuk setiap kelas (Rp. 350,-/m² untuk Kelas IV hingga Rp. 1.000,-/m² untuk Kelas I).
Masa retribusi adalah 3 (tiga) tahun.
Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tata cara pemungutan, pembayaran, dan penagihan retribusi, serta sanksi administrasi berupa bunga jika terjadi keterlambatan pembayaran. Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi dalam kondisi tertentu.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF WEST SUMBAWA REGENCY
REGIONAL REGULATION OF WEST SUMBAWA REGENCY
NUMBER 10 OF 2005
CONCERNING
WAREHOUSE REGISTRATION FEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WEST SUMBAWA,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 32 of 2004 concerning
Regional Government and Law Number 33 of 2004 concerning
Financial Balance between the Central Government and Regional Government,
therefore, to finance the implementation of Regional Government and
Regional Development, the Regional Government must creatively explore the potential
sources of Local Revenue;
that in accordance with Article 6 of Law Number 18 of 1997 concerning
Regional Taxes and Regional Fees as amended by
Law Number 34 of 2000, the Regional Government is given
the authority to prepare Regional Regulations concerning Regional Taxes and
Regional Fees other than those already stipulated. In addition, the granting

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c2f89a89-cd06-4559-964e-2c395fc57b12","actionData","errors"]