[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c2f429b8-d21e-4a91-bf23-241b0ca6d854","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":92,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Temanggung yang diserahkan Pengaturannya Kepada Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2011","number","5","year","2011","published_date","2011-02-05","effective_date","2011-03-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Temanggung","place_of_enactment","Temanggung","theme","Urusan Pemerintahan Kabupaten Temanggung yang diserahkan Pengaturannya Kepada Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

urusan-pemerintahan-kabupaten-temanggung-yang-diserahkan-pengaturannya-kepada-desa
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Tahun 2011 No.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Urusan Pemerintahan Kabupaten Temanggung yang diserahkan Pengaturannya Kepada Desa
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 \r\ntentang Desa, maka pengaturan tentang pelaksanaan urusan yang menjadi \r\nkewenangan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa diatur dengan \r\nPeraturan Daerah. Penyerahan urusan pemerintah daerah kepada desa merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan perlu menyerahkan sebagian urusan pemerintah daerahkepada Desa. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pengaturan dan penyerahan urusan pemerintahan daerah kepada desa, termasuk prosedur penambahan dan penarikan urusan. Desa dapat melaksanakan urusan pemerintahan tertentu, dan pembinaan serta pengawasan dilakukan oleh Bupati, yang dapat didelegasikan kepada Camat. Pelaksanaan dan pembiayaan urusan tersebut diatur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penambahan dan penarikan urusan dapat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan Peraturan Bupati. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2011. \n 8 hlm. beserta Penjelas \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang urusan pemerintahan Kabupaten Temanggung yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa melalui penyerahan sebagian urusan pemerintah daerah kepada desa, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

Urusan pemerintahan daerah yang dapat diserahkan pengaturannya kepada desa meliputi berbagai bidang, antara lain:

Pendidikan
Kesehatan
Lingkungan Hidup
Pekerjaan Umum
Penataan Ruang
Perencanaan Pembangunan
Perumahan
Kepemudaan dan Olahraga
Penanaman Modal
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kependudukan dan Catatan Sipil
Ketenagakerjaan
Ketahanan Pangan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
Pertanahan
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sosial
Kebudayaan
Statistik
Kearsipan
Perpustakaan
Perikanan
Pertanian
Kehutanan
Energi dan Sumber Daya Mineral
Pariwisata
Industri
Perdagangan
Ketransmigrasian

Penyerahan urusan ini dilakukan melalui tahapan pengkajian oleh Pemerintah Desa bersama BPD, penetapan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD, dan pengkajian serta evaluasi oleh Bupati. Pelaksanaan urusan yang diserahkan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Daerah juga dapat menambah atau menarik urusan yang telah diserahkan, dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF TEMANGGUNG
REGIONAL REGULATION OF TEMANGGUNG REGENCY
NUMBER 5 OF 2011
CONCERNING
GOVERNMENTAL AFFAIRS OF TEMANGGUNG REGENCY
WHOSE REGULATION IS DELEGATED TO THE VILLAGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TEMANGGUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that based on Article 9 of Government Regulation Number 72 of 2005
concerning Villages, the regulation regarding the implementation of affairs that become the
authority of the Regency which is delegated to the Village is regulated by
Regional Regulation;
that the delegation of regional government affairs to the village is an
important step to improve the quality of public services and
community empowerment;
that in an effort to ensure the effectiveness and efficiency of the implementation of affairs
of government, it is necessary to delegate some of the regional government affairs
to the Village;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c2f429b8-d21e-4a91-bf23-241b0ca6d854","actionData","errors"]