[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c2f1ffbd-de66-4819-842e-5ec1dcfff539","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2020","number","2","year","2020","published_date","2020-05-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Madiun","place_of_enactment","Madiun","theme","PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI DAERAH
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD 1/B 2020
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
ABSTRAK:	\n \n BAHWA KENDARAAN BERMOTOR MEMPUNYAI PERANAN PENTING DALAM MENDUKUNG BIDANG EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN LINGKUNGAN SERTA UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM SEBAGAIMANA DALAM PEMBUKAAN UUD 1945;\r\nBAHWA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN YANG HANDAL, SELAMAT, LANCAR, TERTIB, NYAMAN, BERDAYA GUNA DAN BERHASIL GUNA BAGI MASYARAKAT LUAS, DIPERLUKAN PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGANDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN SARANA PERHUBUNGAN \n PASAL 18 UUD 1945;\r\nUU 16/1950; \r\nUU 8/1981; \r\nUU 38/2004; \r\nUU 25/2009;\r\nUU 28/2009; \r\nUU 12/2011; \r\nUU 23/2014; \r\nDST \n PERATURAN INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 27 TAHUN 2011 PADA PASAL 1; PASAL 16; DAN DITAMBAHKAN PASAL 16A \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2020. \n PERDA NOMOR 27 TAHUN 2011 \n 16 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 4/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2018 Nomor 1/B)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini dilakukan karena Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 2874/AJ.402/DRJD/2017 telah ditetapkan, yang mengubah tanda bukti lulus uji berkala dari buku uji, tanda uji, dan tanda samping menjadi kartu uji dan tanda uji. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 27 Tahun 2011 dianggap tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Perubahan Pasal 1 angka 4, angka 22 dan angka 24, serta penyisipan angka 17a.
Perubahan Pasal 16 huruf a dan huruf b.
Penambahan Pasal 16A setelah Pasal 16.

\n\n

Peraturan ini mengatur struktur dan besaran tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor, termasuk tarif untuk jasa pelayanan uji berkala dan penggantian tanda bukti lulus uji berkala. Juga mengatur tarif retribusi jika tanda bukti lulus uji rusak atau hilang.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","PERDA Kota Madiun No. 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/23788/perda-kota-madiun-no-27-tahun-2011","6e6a7263-8870-4716-bc63-20a34eabd45a","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF MADIUN
EAST JAVA PROVINCE

COPY

REGIONAL REGULATION OF MADIUN CITY
NUMBER 2 OF 2020
ON
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF MADIUN CITY
NUMBER 27 OF 2011 REGARDING RETRIBUTION FOR TESTING
MOTOR VEHICLES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MADIUN,

\n\n \n \n

Considering:

that motor vehicles have an important role in supporting the economic, social, cultural and environmental fields and to promote public welfare as intended in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that in order to realize a reliable, safe, smooth, orderly, comfortable, efficient and effective transportation system for the wider community, it is necessary to regulate, foster, control and supervise the implementation of transportation facilities;
that with the enactment of the Regulation of the Director General of Land Transportation Number: 2874/AJ.402/DRJD/2017 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c2f1ffbd-de66-4819-842e-5ec1dcfff539","actionData","errors"]