[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c2dd40d4-93b4-4632-b51b-e5da2ad4a14b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jayapura Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jayapura No. 4 Tahun 2011","number","4","year","2011","published_date","2011-07-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jayapura","place_of_enactment","Sentani","theme","Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEmbentukan-otk-bpbd
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2011/NO. 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura
ABSTRAK:	\n \n Kabupaten Jayapura memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis maupun demografis yang potensial terjadinya bencana sehingga diperlukan keterpaduan dalam penanganan baik pada pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana agar penanganan pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana lebih terencana, terpadu, menyeluruh dan terkoordinasi, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jayapura \n Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008. \n Dalam peraturan ini dibahas mengenai pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, organisasi dan pembiayaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2011. \n 9 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jayapura sebagai perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana. BPBD bertanggung jawab kepada Bupati dan dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Tugas BPBD meliputi:

Menetapkan pedoman dan pengarahan penanggulangan bencana.
Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Menyusun dan menginformasikan peta rawan bencana.
Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah.
Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.
Melaksanakan kewajiban lain di bidang penanggulangan bencana.

Fungsi BPBD meliputi:

Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.

Organisasi BPBD terdiri dari Kepala, Unsur Pengarah (unsur Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Tenaga Ahli, LSM), dan Unsur Pelaksana. Unsur Pelaksana bertugas membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD sehari-hari, meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Unsur Pelaksana memiliki fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana.

Susunan organisasi Unsur Pelaksana terdiri atas Kepala Pelaksana, Sekretariat, Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Seksi Kedaruratan dan Logistik, serta Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Kepala Pelaksana adalah jabatan eselon III.a, sedangkan Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF JAYAPURA
REGIONAL REGULATION OF JAYAPURA REGENCY
NUMBER 4 OF 2011
ON
ESTABLISHMENT, ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND WORK PROCEDURES
REGIONAL DISASTER MANAGEMENT AGENCY
JAYAPURA REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JAYAPURA,

Considering :

that Jayapura Regency has geographical, geological, hydrological and demographic conditions that have the potential for disasters, so that integration is needed in handling both pre-disaster, during emergency response and post-disaster by involving all existing regional potentials;
that in order for the handling of pre-disaster, during emergency response and post-disaster to be more planned, integrated, comprehensive and coordinated, it is necessary to form a regional disaster management agency which is stipulated by a Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c2dd40d4-93b4-4632-b51b-e5da2ad4a14b","actionData","errors"]