[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c2daba9b-82ad-48eb-9567-a7761e7c372e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kepemudaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2019","number","9","year","2019","published_date","2019-12-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cdb0ad09-b4d9-463f-bd32-671a7a1373ae","Kepemudaan & Olahraga","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong","place_of_enactment","Curup","theme","Kepemudaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEPEMUDAAN
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 149
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kepemudaan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak Mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri demokratis, bertangung jawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausaha, dan kepelaporan maka perlu dikembangkan potensi dan peran pemuda melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945\r\n2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967\r\n3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 \r\n4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013\r\n9. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017\r\n10. Peraturan Mentri Pemuda dan Olah Raga Nomor 59 Tahun 2013\r\n11. Peraturan dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015\r\n12. Peraturan Mentri Pemuda dan Olah Raga Nomor 0945 Tahun 2015\r\n13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016\r\n \n Berdasarkan Persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan Bupati Rejang lebong Menetapkan Peraturan Daerah Tentang KEPEMUDAAN. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2019. \n 21 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan. Pembangunan kepemudaan dilaksanakan melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan yang terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan daerah terkait kepemudaan. Kewenangan tersebut meliputi penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda pelopor daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader daerah, serta pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah. Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyusun kebijakan pembangunan kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional, menetapkan rencana strategis pembangunan kepemudaan, menyusun rencana kerja pemerintah daerah, mengkoordinasikan program pembangunan kepemudaan, melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda, serta melakukan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan.

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Tanggung jawab pemuda meliputi menjaga Pancasila, menjaga keutuhan NKRI, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan penegakan hukum, meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ketahanan budaya daerah dan nasional, meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi daerah dan nasional, serta meningkatkan kerjasama antar organisasi pemuda. Setiap pemuda berhak mendapatkan perlindungan, pelayanan prasarana dan sarana kepemudaan, advokasi, akses pengembangan diri, dan kesempatan berperan serta dalam perencanaan program kepemudaan.

Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan. Penyadaran berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Pemberdayaan diselenggarakan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda. Pengembangan terdiri atas pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Organisasi Kepemudaan yang tidak melaporkan kegiatan paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa teguran tertulis dan tidak mendapat fasilitas pembinaan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

REGIONAL REGULATION OF REJANG LEBONG REGENCY
NUMBER 9 OF 2019
ON
YOUTH AFFAIRS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF REJANG LEBONG,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to create youth who are faithful and devoted to God Almighty, have noble character, are healthy, intelligent, creative, innovative, independent, democratic, responsible, and have a spirit of leadership, entrepreneurship, and pioneering, it is necessary to develop the potential and role of youth through awareness, empowerment and development in a unified youth development in a planned, directed, integrated and sustainable manner which is part of regional development;
that based on the provisions of Article 11 paragraph (1) of Law Number 40 of 2009 on Youth, the Regional Government has the task of implementing national policies and establishing policies according to its

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c2daba9b-82ad-48eb-9567-a7761e7c372e","actionData","errors"]