[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c2d65f7a-e226-41f7-9643-991191771cec","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 9 Tahun 2012","number","9","year","2012","published_date","2012-08-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah","place_of_enactment","Weda","theme","Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2012 Nomor 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka peningkatan penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu dilakukan penataan kembali terhadap organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah . \n UU No. 6 Tahun 1990; UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Keppres No. 159 Tahun 2000; Perda No. 21 Tahun 2008. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Staf Ahli, Eselonering, Perangkat dan Pemberhentian, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Ketentuan Lain-Lain. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2012. \n 15 Halaman, Penjelasan: 1 Halaman, Lampiran: 2 Halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Halmahera Tengah.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Halmahera Tengah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Tengah. Latar belakangnya adalah peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, serta tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melakukan penataan kembali terhadap organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan Asisten Bidang Administrasi Umum. Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas Sekretaris DPRD, Bagian Umum, Bagian Rapat dan Risalah, dan Bagian Keuangan.

Bupati dapat dibantu oleh staf ahli yang memberikan telaahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. Staf ahli terdiri dari staf ahli bidang hukum dan politik, pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan sumber daya manusia, serta ekonomi dan keuangan.

Peraturan ini juga mengatur eselonering jabatan struktural pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas, seluruh elemen wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION NUMBER 09 OF 2012
on
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 11
OF 2010 ON THE ESTABLISHMENT OF ORGANIZATION
AND WORKING PROCEDURE OF THE REGIONAL SECRETARIAT AND
SECRETARIAT OF DPRD
CENTRAL HALMAHERA REGENCY

PUBLISHED BY
LAW AND HUMAN RIGHTS SECTION
SETDA CENTRAL HALMAHERA REGENCY
2012

REGIONAL REGULATION
CENTRAL HALMAHERA REGENCY
NUMBER 09 OF 2012
on
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF CENTRAL HALMAHERA
REGENCY NUMBER 11 OF 2010 ON THE ESTABLISHMENT OF
ORGANIZATION AND WORKING PROCEDURE OF THE REGIONAL SECRETARIAT AND
SECRETARIAT OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES
CENTRAL HALMAHERA REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF CENTRAL HALMAHERA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to improve the implementation of
government, development and community
services and as a follow-up to the
implementation of Government Regulation Number 41 of 2007
on Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c2d65f7a-e226-41f7-9643-991191771cec","actionData","errors"]