[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c2d62958-6a3f-46a3-aa76-d2cfc01c8eab","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pembiayaan dan Pengelolaan Komoditi Pemerintah yang Ditugaskan Kepada Badan Urusan Logistik","short_title","Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1984","number","3","year","1984","published_date","1984-01-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","2a48a45a-169c-4d7e-8ef3-3f0ac4eeb863","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Instruksi Presiden (Inpres)","short_name","Inpres","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembiayaan dan Pengelolaan Komoditi Pemerintah yang Ditugaskan Kepada Badan Urusan Logistik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pembiayaan - Pengelolaan - Komoditi - Pemerintah - Badan Urusan Logistik
1984
Instruksi Presiden (Inpres) NO. 3, jdih.setkab.go.id: 2 hlm.
Instruksi Presiden (Inpres) TENTANG Pembiayaan dan Pengelolaan Komoditi Pemerintah yang Ditugaskan Kepada Badan Urusan Logistik
ABSTRAK:	\n \n Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1968,tentang Penyerahan Dana Pembiayaan Pengadaan Beras Kebutuhan Tahun 1968 yang selama ini digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan tata laksana pembiayaan komoditi Pemerintah yang dikelola oleh Badan Urusan Logistik dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali \n Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 13 Tahun 1968; dan Keppres Nomor 39 Tahun 1978. \n Peraturan ini mengatur mengenai Pembiayaan Pengelolaan Komoditi Pemerintah yang Ditugaskan Kepada Badan Urusan Logistik. \n \n
CATATAN:	\n \n Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 1984. \n Dengan ditetapkannya Instruksi Presiden ini, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1968 dinyatakan tidak berlaku \n Lampiran file: 2 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1968 tentang Penyerahan Dana Pembiayaan Pengadaan Beras Kebutuhan Tahun 1968.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan
Instruksi Presiden ini dikeluarkan karena Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1968 dianggap tidak lagi sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Tujuannya adalah untuk memperlancar tata laksana pembiayaan pengelolaan komoditi Pemerintah yang ditugaskan kepada Badan Urusan Logistik.

Ketentuan Substansial
Instruksi ini mengatur pembagian kewenangan antara Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Kepala Badan Urusan Logistik. Menteri Keuangan bertanggung jawab menjamin kredit untuk pembiayaan pengelolaan komoditi. Gubernur Bank Indonesia menyediakan kredit dan dapat melimpahkan wewenang pemberian kredit kepada bank milik Pemerintah lainnya. Kepala Badan Urusan Logistik bertanggung jawab atas pengelolaan komoditi dan penggunaan dana, serta melaporkan pertanggungjawaban kepada Menteri Keuangan. Ketiga pejabat ini juga bertugas memberikan petunjuk pelaksanaan dan mengawasi pelaksanaan instruksi ini.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96},"text","Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1968","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

INSTRUCTION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 1984
CONCERNING
FINANCING THE MANAGEMENT OF GOVERNMENT COMMODITIES
ASSIGNED TO THE LOGISTICS AFFAIRS AGENCY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Considering:

that Presidential Instruction Number 1 of 1968, concerning the Submission of Funds for Financing the Procurement of Rice Needs for 1968, which has been used as a guideline for implementing the management of government commodities managed by the Logistics Affairs Agency, is deemed no longer in accordance with the current development of the situation and conditions, so it needs to be reviewed;
that in connection with the above and to further facilitate the implementation of financing the management of government commodities assigned to the Logistics Affairs Agency, it is deemed necessary to issue instructions for financing the management of these commodities;

In view of:

Article 4 paragraph (1)

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c2d62958-6a3f-46a3-aa76-d2cfc01c8eab","actionData","errors"]