[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c2cec151-2b3e-481f-bd31-8ef37a7d248d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Kerja Gugus Tugas Nasional dan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia","short_title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2024","number","13","year","2024","published_date","2024-05-07","effective_date","2024-05-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6ddf65bc-d0b6-4d08-b564-a0706b3354d3","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Hukum dan HAM","short_name","Permenkumham","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Hukum dan HAM","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Kerja Gugus Tugas Nasional dan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tata Kerja - Gugus Tugas Nasional dan Gugus Tugas Daerah - Bisnis dan Hak Asasi Manusia
2024
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 13, BN 2024 (246) : 8 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Hukum dan HAM TENTANG Tata Kerja Gugus Tugas Nasional dan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Kerja Gugus Tugas Nasional dan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia. \n Dasar hukum Permenkumham ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 18 Tahun 2023; Perpres Nomor 60 Tahun 2023; dan Permenkumham Nomor 28 Tahun 2023. \n Permenkumham ini mengatur mengenai Tata Kerja Gugus Tugas Nasional dan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM) adalah arah kebijakan nasional yang memuat strategi dan langkah untuk digunakan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Pemangku Kepentingan Lainnya dalam melakukan kegiatan usaha dengan memperhatikan pelindungan, penghormatan dan pemulihan HAM. Untuk menyelenggarakan pelaksanaan Stranas BHAM dibentuk: Gugus Tugas Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (GTN BHAM) dan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia (GTD BHAM). \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2024. \n Lampiran file: 26 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 8, penjelasan hlm 9 sd 26) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengatur tata kerja Gugus Tugas Nasional dan Daerah dalam pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM). Pembentukan Gugus Tugas ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023. Gugus Tugas Nasional (GTN BHAM) dan Gugus Tugas Daerah (GTD BHAM) bertugas mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Stranas BHAM di tingkat nasional dan daerah. GTN BHAM diketuai oleh Menteri Hukum dan HAM, sedangkan GTD BHAM diketuai oleh Gubernur. Kedua gugus tugas ini dapat membentuk kelompok kerja untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Sekretariat GTN BHAM dan GTD BHAM dibentuk untuk memberikan dukungan administratif. Peraturan ini juga mengatur tentang mekanisme kerja, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan Stranas BHAM.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 13 OF 2024
ON
WORKING PROCEDURES OF THE NATIONAL TASK FORCE AND
REGIONAL TASK FORCE ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas :	that to implement the provisions of Article 9 of Presidential Regulation Number 60 of 2023 on the National Strategy for Business and Human Rights, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Law and Human Rights on the Working Procedures of the National Task Force and Regional Task Force on Business and Human Rights;
Bearing in Mind / Having Regard to :	Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA; Law Number 39 of 1999 on Human Rights (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 165, Supplement to State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c2cec151-2b3e-481f-bd31-8ef37a7d248d","actionData","errors"]