For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 95/PMK 07/2010

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK 07/2010 Tahun 2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) 2010-2014

Also known as: PMK 95/PMK 07/2010 · PMK No. 95/PMK 07/2010

Status:
Active
Effective Date:31 Maret 2010Publication Date:31 Maret 2010
Perencanaan Pembangunan Nasional

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemePenyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) 2010-2014
LocationKementerian Keuangan
Effective Date31 Maret 2010
Publication Date31 Maret 2010
Place of EnactmentJakarta

(-)

Peraturan Bersama ini bertujuan untuk menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Hal ini dilakukan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan nasional yang memerlukan dukungan dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Penyusunan RPJMD harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJMN 2010-2014. Keselarasan ini diwujudkan dalam strategi, kebijakan umum, dan program pembangunan yang selaras dengan prioritas nasional. Bagi daerah yang telah menetapkan RPJMD sebelum RPJMN 2010-2014, penyelarasan dilakukan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mulai tahun 2011. Proses penyelarasan dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Gubernur, bupati, dan walikota bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber pendanaan agar belanja daerah dapat mendanai penyelarasan program pembangunan daerah.

(-)

(-)