[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c2aea6b1-106c-44dd-8ca3-ad27022f651c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 15 Tahun 2015 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah;","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon No. 15 Tahun 2015","number","15","year","2015","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Ambon","place_of_enactment","Ambon","theme","Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah;","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PRODUK HUKUM DAERAH - PROSEDUR PEMBENTUKAN
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2015/NO.15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\n
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi penyusunan Produk Hukum Daerah yang berkualitas diperlukan prosedur pembentukan Produk Hukum Daerah di Kota Ambon. Penyusunan Produk Hukum Daerah harus diprogramkan sesuai dengan kewenangan daerah sehingga pembentukan Produk Hukum Daerah selaras dengan dinamika perkembangan pengaturan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah maka diperlukan pengaturan tentang prosedur pembentukan Produk Hukum Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Penjelasan 28 Hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 15 Tahun 2015 tentang Prosedur Pembentukan Produk Hukum Daerah dibentuk dengan maksud sebagai pedoman dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, secara terencana, terpadu, sistematis dan tertib, serta mewujudkan kepastian hukum dalam proses pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan ini mengatur mengenai:

Asas Pembentukan Produk Hukum Daerah meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.
Produk Hukum Daerah yang bersifat peraturan (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Peraturan DPRD) dan penetapan (Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD).
Perencanaan Peraturan Daerah yang meliputi Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD, serta Program Pembentukan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka dan Rancangan Peraturan Daerah Di Luar Program Pembentukan Peraturan Daerah.
Penyusunan Peraturan Daerah yang meliputi persiapan penyusunan rancangan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD.
Pembahasan Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan, termasuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah.
Penetapan Peraturan Daerah.
Pengundangan, Penomoran dan Autentifikasi Peraturan Daerah.
Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Walikota.
Pengundangan, Penomoran dan Autentifikasi Peraturan Walikota.
Penyusunan Dan Pembahasan Peraturan Bersama Kepala Daerah.
Pengundangan, Penomoran dan Autentifikasi Peraturan Bersama Kepala Daerah.
Penyusunan dan Pembahasan Peraturan DPRD.
Pengundangan, Penomoran dan Autentifikasi Peraturan DPRD.
Penyusunan Keputusan Walikota, DPRD, Pimpinan DPRD, dan Badan Kehormatan.
Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Daerah.
Penyebarluasan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Pembinaan dan Pengawasan terhadap pembentukan Produk Hukum Daerah.

Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Peraturan Daerah dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF ΑΜΒΟΝ
THE PROVINCE OF MALUKU

REGIONAL REGULATION OF THE CITY OF AMBON
NUMBER - 15 OF 2015
on
PROCEDURES FOR THE FORMATION OF REGIONAL LEGAL PRODUCTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF ΑMΒΟΝ,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to realize orderly administration of the preparation of quality Regional Legal Products, a procedure for the formation of Regional Legal Products in the City of Ambon is needed;
that the preparation of Regional Legal Products must be programmed in accordance with the authority of the region so that the formation of Regional Legal Products is in line with the dynamics of regulatory developments and the needs of government administration;
that in order to provide direction, foundation, and legal certainty to all parties involved in the formation of laws and regulations in the region, it is necessary to regulate the procedures for

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c2aea6b1-106c-44dd-8ca3-ad27022f651c","actionData","errors"]