[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c2a47761-8637-4610-8d8c-bf5386d1500c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sinjai Nomor 14 Tahun 2017 tentang PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS,\r\nACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME, TUBERCULOSIS DAN KUSTA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 14 Tahun 2017","number","14","year","2017","published_date","2017-11-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sinjai","place_of_enactment","Sinjai","theme","PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS,\r\nACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME, TUBERCULOSIS DAN KUSTA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kesehatan
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2017/NO.14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS,\r\nACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME, TUBERCULOSIS DAN KUSTA
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa penularan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno Deficiency Syndrome, Tuberculosis dan Kusta semakin luas dan tanpa mengenal status sosial serta batas wilayah, bahkan terjadi peningkatan jumlah secara signifikan dari waktu ke waktu sehingga memerlukan upaya penanggulangan yang sistematik;\r\n\r\nb. bahwa upaya penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno Deficiency Syndrome, Tuberculosis dan Kusta perlu diselenggarakan secara komprehensif, terintegrasi, berkesinambungan dan harmonis oleh Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan dengan melibatkan berbagai sektor guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;\r\n3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;\r\n4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;\r\n5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;\r\n6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;\r\n7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;\r\n8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;\r\n9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;\r\n10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;\r\n11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;\r\n12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;\r\n13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;\r\n14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;\r\n15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;\r\n16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\n17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;\r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;\r\n21. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan Acquired Immuno Deficiency Syndrome Nasional;\r\n22. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 02/PER/MENKO/KESRA/l/2007 tentang Kebijakan Nasional Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome Melalui Pengurangan Dampak Buruk Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Suntik;\r\n23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan Acquired Immuno Deficiency Syndrome dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno Deficiency Syndrome dan Tuberculosis di Daerah;\r\n24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medik;\r\n25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;\r\n26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome;\r\n27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;\r\n28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\n29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;\r\n30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;\r\n31. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.68/MEN/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome di Tempat Kerja;\r\n32. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1507 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelayanan Konseling dan Testing Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome Secara Sukarela (Voluntary Counselling and Testing);\r\n33. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 760 Tahun 2007 tentang Penetapan Lanjutan Rumah Sakit Rujukan Bagi Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome;\r\n34. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;\r\n35. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; \n Tujuan dilaksanakannya penanggulangan HIV/AIDS, TB dan Kusta untuk\r\nmemutus mata rantai penularan HIV/AIDS, TB dan Kusta guna melindungi\r\nmasyarakat.\r\nSasaran penanggulangan HIV/AIDS, TB dan Kusta mencakup seluruh lapisan\r\nmasyarakat yang berada di Daerah, sesuai dengan maksud dan tujuan\r\nkegiatan penanggulangan HIV/AIDS, TB dan Kusta yang ditetapkan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2017. \n Peraturan Bupati \n 26 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menekan laju penularan HIV/AIDS, TB, dan Kusta serta meningkatkan kualitas hidup penderita di Kabupaten Sinjai. Upaya penanggulangan meliputi pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi yang dilaksanakan secara komprehensif, terintegrasi, dan berkesinambungan. Kebijakan ini memperhatikan nilai agama, budaya, norma kemasyarakatan, harkat dan martabat manusia, serta kesetaraan gender. Strategi pelaksanaan mencakup peningkatan promosi, pencegahan, perawatan, dukungan, pengobatan, serta penguatan kemitraan dan sistem kesehatan. Upaya penanggulangan HIV/AIDS meliputi promosi, pencegahan, penemuan kasus, pengobatan, perawatan, dan dukungan. Penanggulangan TB meliputi promosi kesehatan, surveilans, pengendalian faktor risiko, penemuan dan penanganan kasus, pemberian kekebalan, dan pemberian obat pencegahan. Penanggulangan Kusta meliputi penemuan pasien, diagnosis, pengobatan, pemantauan, pencegahan kecacatan, penanganan reaksi, perawatan diri, rujukan, peningkatan kapasitas petugas, dan penyuluhan. Peran serta masyarakat ditingkatkan melalui berbagai kegiatan seperti promosi kesehatan, pencegahan, dan dukungan terhadap ODHA dan OHIDHA. Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanggulangan HIV/AIDS, TB, dan Kusta.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan/atau Pasal 47 dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pencabutan hak-hak tertentu, pencabutan izin usaha/operasional, dan/atau penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha/profesi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF SINJAI
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SINJAI REGENCY
NUMBER 14 OF 2017
CONCERNING
MITIGATION OF HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS,
ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME, TUBERCULOSIS AND LEPROSY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SINJAI,

Considering:

that the transmission of Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno Deficiency Syndrome, Tuberculosis and Leprosy is increasingly widespread and without regard to social status or territorial boundaries, and there has even been a significant increase in numbers from time to time, requiring systematic mitigation efforts;
that mitigation efforts for Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno Deficiency Syndrome, Tuberculosis and Leprosy need to be organized comprehensively, in an integrated, sustainable and harmonious manner by the Regional Government and all stakeholders, involving various sectors to improve the public's health status;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c2a47761-8637-4610-8d8c-bf5386d1500c","actionData","errors"]