[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c29aff44-e937-47ec-be96-6f94d5f8e78c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pajak Penerangan Jalan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 49 Tahun 2016","number","49","year","2016","published_date","2016-12-30","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pangandaran","place_of_enactment","Parigi","theme","Pajak Penerangan Jalan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK - PENERANGAN - JALAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 49, LD 2016/No.49, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat 49/390/2016
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan merupakan jenis retribusi yang pengelolaannya dan pemungutannya menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, pemungutan pajak dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan sebagai pendapatan asli daerah untuk membiayai kegiatan penyelengggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010 \n Peraturan ini mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan, yang meliputi: Ketentuan Umum; Nama Objek, Subjek dan Wajib Pajak; Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak; Masa Pajak; Wilayah Pemungutan; Penetapan dan Pemungutan Pajak; Sanksi Administratif; Tata Cara Pembayaran Pajak; Tata Cara Penagihan Pajak; Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak; Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif; Keberatan dan Banding; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kedaluwarsa Penagihan; Insentif Pemungutan; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Pengawasan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016. \n UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 \n 18 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 49 Tahun 2016 mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dasar pengenaan PPJ adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL), yang ditetapkan berdasarkan jumlah tagihan listrik atau perhitungan kapasitas, penggunaan, dan harga satuan listrik. Tarif PPJ bervariasi, dengan tarif tertinggi 10% untuk penggunaan dari PLN oleh bukan industri, 3% untuk industri dan pertambangan, serta 1,5% untuk listrik yang dihasilkan sendiri. Wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang, dengan mekanisme pembayaran sendiri atau berdasarkan ketetapan pajak. Dinas melaksanakan pendataan Wajib Pajak. Pemungutan pajak tidak boleh diborongkan. Peraturan ini juga mengatur mengenai SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, sanksi administratif, tata cara pembayaran dan penagihan pajak, pengurangan, keringanan, pembebasan pajak, keberatan dan banding, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, insentif pemungutan, ketentuan pidana, penyidikan, dan pengawasan.","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Pangandaran No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/289633/perda-kab-pangandaran-no-8-tahun-2023","600adf5f-0916-4556-9019-8c55994f9bd1","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PANGANDARAN
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PANGANDARAN REGENCY
NUMBER 49 OF 2016
ABOUT
STREET LIGHTING TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PANGANDARAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Street Lighting Tax is a type of retribution whose management and collection is the authority of the Regency/City Region;
that tax collection is carried out in order to optimize revenue as original regional income to finance the implementation of government and regional development activities;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Street Lighting Tax.

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 6

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c29aff44-e937-47ec-be96-6f94d5f8e78c","actionData","errors"]