[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c299dc1b-73ef-48e0-a334-ecf440405ed8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakaran Desa dan Kelurahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2012","number","7","year","2012","published_date","2012-05-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wonogiri","place_of_enactment","Wonogiri","theme","Lembaga Kemasyarakaran Desa dan Kelurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LEMBAGA KEMASYARAKATAN
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD. 2012/No. 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Lembaga Kemasyarakaran Desa dan Kelurahan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa / Kelurahan sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang\u0002undangan yang berlaku maka perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 \n Peraturan ini memuat mengenai dasar pembentukan, struktur organisasi dan hal-hal lainnya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2012. \n Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2002 \n 16 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Wonogiri. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, serta untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2002 yang dianggap sudah tidak sesuai.

Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi setempat.

Peraturan ini mengatur tugas, fungsi, dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan. Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan menjadi mitra dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bertugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Jenis Lembaga Kemasyarakatan yang diatur meliputi LPM, TP-PKK Desa/Kelurahan, RT-RW, Karang Taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang diakui oleh masyarakat dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Peraturan ini juga mengatur hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan, lembaga kemasyarakatan lainnya, dan pihak ketiga, yang bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif. Sumber pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa berasal dari swadaya masyarakat, APBDesa, APBD, bantuan Pemerintah, dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat. Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan berasal dari swadaya masyarakat, bantuan dari Anggaran Kelurahan, bantuan dari Pemerintah, dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan, meliputi pemberian pedoman teknis, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta pemberian penghargaan.

","transitional_provisions","1. Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan yang telah ada tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sampai terbentuknya Lembaga Kemasyarakatan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.\n2. Paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini Lembaga Kemasyarakatan yang telah ada harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF WONOGIRI

REGIONAL REGULATION OF WONOGIRI REGENCY
NUMBER 7 OF 2012
ON
VILLAGE AND SUB-DISTRICT COMMUNITY INSTITUTIONS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WONOGIRI,

Considering :

that to implement the provisions of Article 89 paragraph (1) of Government Regulation Number 72 of 2005 on Villages, and Article 23 paragraph (1) of Government Regulation Number 73 of 2005 on Sub-Districts, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Village and Sub-District Community Institutions;
that Regional Regulation of Wonogiri Regency Number 6 of 2002 concerning the Establishment of Community Institutions in Villages / Sub-Districts is no longer in accordance with the prevailing laws and regulations, so it needs to be reviewed;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation on Village and Sub-District Community Institutions;

Bearing in Mind :

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c299dc1b-73ef-48e0-a334-ecf440405ed8","actionData","errors"]