Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017

Peraturan Menteri ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, yang mengatur perizinan penelitian dan pengembangan oleh entitas asing di Indonesia. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menyusun daftar kegiatan dan objek perizinan penelitian asing yang tidak direkomendasikan, dengan mempertimbangkan kepentingan dan keamanan nasional. Penelitian oleh peneliti asing di Indonesia harus mendapatkan izin tertulis dari instansi pemerintah yang berwenang, yang diberikan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berdasarkan penilaian terhadap objek perizinan dan potensi kerugian yang dapat ditimbulkan. Daftar kegiatan dan objek yang tidak direkomendasikan disusun dengan memperhatikan aspek kemanfaatan ilmu pengetahuan, hubungan luar negeri, kelestarian lingkungan, politik, pertahanan, keamanan, sosial, budaya, agama, dan ekonomi. Evaluasi terhadap daftar ini dilakukan setidaknya sekali dalam lima tahun.