[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c290166d-b900-4171-99ae-20c50c638654","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014\r\nTENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERKEBUNAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2021","number","4","year","2021","published_date","2021-01-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan","place_of_enactment","Toboali","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014\r\nTENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERKEBUNAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan - usaha - perkebunan
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2021/NO. 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014\r\nTENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERKEBUNAN
ABSTRAK:	\n \n Dengan perkembangan tuntutan masyarakat dan\r\nketerbatasan kesediaan lahan negara untuk usaha perkebunan,\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun\r\n2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan, perlu\r\ndisempurnakan dan disesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. \n Dasar hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 41 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 39 Tahun 2014; PP No. 40 Tahun 1996; PP No. 24 Tahun 2018; PERMENTAN No: 07/Permentan/OT.140/2/2009; PERMENTAN No: 98/Permentan/OT.140/9/2013. \n Dalam Peraturan ini diatur tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah kabupaten Bangka\r\nSelatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha\r\nPerkebunan yang diubah, yaitu ketentuan angka 13 Pasal 1 diubah dan setelah angka 24 ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 25 dan angka 26; Ketentuan Pasal 5 diubah; Ketentuan Pasal 36 diubah; Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni\r\nPasal 36A, Pasal 36B, Pasal 36C, Pasal 36D, dan Pasal 36E; Ketentuan Pasal 37 diubah; Pasal 38 dihapus; Pasal 39 dihapus; Ketentuan Pasal 71 diubah; dan Pasal 72 dihapus. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2021. \n 14 hlm. (Penjelasan 2 hlm) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2021 ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perkebunan. Perubahan tersebut meliputi definisi istilah dalam Pasal 1, persyaratan Izin Lokasi dalam Pasal 5, pemenuhan bahan baku industri pengolahan hasil perkebunan dalam Pasal 36, penambahan pasal-pasal baru (Pasal 36A hingga 36E) terkait kebun yang diusahakan sendiri dan kemitraan pengolahan berkelanjutan, perubahan ketentuan kemitraan dalam Pasal 37, penghapusan Pasal 38 dan 39, serta perubahan ketentuan mengenai kewajiban mengusahakan kebun sendiri dalam Pasal 71. Secara umum, perubahan ini bertujuan untuk menyempurnakan dan menyesuaikan peraturan daerah dengan perkembangan tuntutan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terkait penyelenggaraan usaha perkebunan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Perusahaan perkebunan yang melakukan kemitraan yang mengakibatkan terganggunya kemitraan yang telah ada dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan.\n2. Perusahaan industri pengolahan hasil Perkebunan yang tidak memenuhi ketentuan mengusahakan kebun sendiri diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan.\n3. Apabila peringatan ke-3 tidak dipenuhi, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan untuk dibatalkan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTH BANGKA
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOUTH BANGKA REGENCY
NUMBER 4 OF 2021
ABOUT
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 9 OF 2014
CONCERNING THE ORGANIZATION OF PLANTATION BUSINESS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTH BANGKA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the development of public demands and the limited availability of state land for plantation business, South Bangka Regency Regulation Number 9 of 2014 concerning the Organization of Plantation Business needs to be improved and adapted to higher laws and regulations;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Amendments to Regional Regulation Number 9 of 2014 concerning the Organization of Plantation Business.

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c290166d-b900-4171-99ae-20c50c638654","actionData","errors"]