[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c2819540-9c51-4711-ab57-a23f668ca1a3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penataan Perizinan Dan Persetujuan Bidang Sumber Daya Air","short_title","Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2023","number","3","year","2023","published_date","2023-02-13","effective_date","2023-02-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5fc74a8c-0df2-4061-833f-05f8c9b6b39d","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","short_name","Permen PUPR","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penataan Perizinan Dan Persetujuan Bidang Sumber Daya Air","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENATAAN PERIZINAN DAN PERSETUJUAN - BIDANG SUMBER DAYA AIR
2023
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 3, BN 2023 (182): 13 Halaman, jdih.pu.go.id
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TENTANG Penataan Perizinan Dan Persetujuan Bidang Sumber Daya Air
ABSTRAK:	\n \n Bahwa pemerintah berupaya secara sunguh-sungguh dan konsisten memajukan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, diantaranya melalui pemberian kebijakan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan\r\npelaku usaha yang termasuk dalam program pemerintah di bidang cipta kerja, kemudahan usaha, peningkatan investasi berkelanjutan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai bagian dari dukungan yang\r\nsignifikan dan strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan perekonomian nasional. \n Dasar Hukum Peraturan Pupr Adalah; Pasal 17 UUD 1945; UU No 39 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2019; PP No. 121 Tahun 2015; Perpres No. 27 Tahun 2020; Dan Peraturan Pupr No. 13 Tahun 2020 \n Pasal 2\r\n(1) Penataan perizinan dan persetujuan bidang Sumber Daya\r\nAir pada wilayah sungai kewenangan Pemerintah Pusat\r\ndiselenggarakan oleh Menteri.\r\n(2) Penataan perizinan dan persetujuan bidang Sumber Daya\r\nAir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk\r\nkegiatan yang telah dilaksanakan sebelum diterbitkannya\r\nizin atau persetujuan.\r\n(3) Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud\r\npada ayat (2) merupakan konstruksi yang dilakukan\r\nsebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini.\r\n(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:\r\na. pengusahaan Sumber Daya Air;\r\nb. penggunaan Sumber Daya Air; atau\r\nc. Pengalihan Alur Sungai. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2023. \n Lampiran File; 15 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang penataan perizinan dan persetujuan bidang Sumber Daya Air pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Penataan ini ditujukan bagi kegiatan yang telah dilaksanakan sebelum izin atau persetujuan diterbitkan, khususnya konstruksi yang dilakukan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, meliputi pengusahaan, penggunaan Sumber Daya Air, atau pengalihan alur sungai.

\n\n

Kegiatan yang dapat diberikan izin atau persetujuan harus memenuhi kriteria laik teknis, tidak menimbulkan kerusakan lingkungan atau prasarana Sumber Daya Air, memberikan manfaat sosial ekonomi, dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Jika terjadi kerusakan lingkungan, izin atau persetujuan diberikan dengan kewajiban perbaikan.

\n\n

Permohonan izin diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Sumber Daya Air melalui Unit Pelayanan Perizinan (UPP). Pemohon izin pengusahaan Sumber Daya Air meliputi Badan Usaha milik negara, daerah, desa, swasta, koperasi, atau perseorangan yang menggunakan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha. Pemohon persetujuan penggunaan Sumber Daya Air meliputi instansi pemerintah, badan hukum, badan sosial, atau perseorangan yang menggunakan Sumber Daya Air untuk kegiatan bukan usaha. Permohonan persetujuan pengalihan alur sungai diajukan oleh instansi pemerintah, badan hukum Indonesia, Badan Usaha, atau perseorangan.

\n\n

Permohonan harus dilengkapi dengan dokumen seperti gambar teknis (as built drawing) prasarana, persetujuan lingkungan, dan surat keterangan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah. Permohonan pengalihan alur sungai memerlukan persyaratan tambahan seperti peta lokasi sungai, analisis hidrologi dan hidraulika, serta sertifikat hak atas tanah untuk ruas sungai baru. Jika analisis hidrologi dan hidraulika tidak dapat dilengkapi, pemohon harus memberikan justifikasi teknis.

\n\n

Proses permohonan meliputi verifikasi oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, yang memeriksa kesesuaian kegiatan dengan peraturan perundang-undangan dan kelaikan teknis konstruksi. Hasil verifikasi direviu oleh unit kerja yang bertugas di bidang kepatuhan intern. Laporan hasil verifikasi memuat rekomendasi pemberian izin atau persetujuan dengan atau tanpa sanksi administratif, atau penolakan dengan kewajiban pembongkaran konstruksi.

\n\n

Pemohon yang diberikan izin atau persetujuan dengan sanksi administratif wajib membayar denda administratif ke kas negara paling lambat 6 bulan sejak izin atau persetujuan ditetapkan. Jika tidak, izin atau persetujuan dicabut. Perbaikan Sumber Daya Air atau konstruksi yang dibangun harus dilakukan paling lambat 3 bulan sejak izin atau persetujuan ditetapkan. Denda administratif dihitung berdasarkan formula yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

","transitional_provisions","1. Permohonan izin atau persetujuan untuk kegiatan yang telah dilaksanakan sebelum diterbitkannya izin atau persetujuan, yang diajukan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan namun belum memenuhi kelengkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 akan diproses setelah melengkapi persyaratan.\n2. Permohonan izin atau persetujuan yang telah ditolak karena melakukan kegiatan sebelum terbitnya izin atau persetujuan dapat mengajukan izin atau persetujuan kembali berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.","sanctions","1. Berdasarkan Keputusan Menteri, pemohon wajib memenuhi sanksi administratif dan/atau melakukan perbaikan Sumber Air, prasarana Sumber Daya Air, sarana, dan/atau prasarana yang telah dibangun.\n2. Sanksi administratif berupa denda administratif yang wajib disetorkan ke kas negara paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin atau persetujuan ditetapkan. Jika tidak dilunasi, izin atau persetujuan dicabut.\n3. Perbaikan Sumber Air, prasarana Sumber Daya Air, dan/atau konstruksi yang dibangun harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak izin atau persetujuan ditetapkan. Jika tidak dilakukan, izin atau persetujuan dicabut.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 3 OF 2023

CONCERNING

STRUCTURING OF LICENSES AND APPROVALS IN THE FIELD OF WATER RESOURCES

BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD

MINISTER OF PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING
REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the government is seriously and consistently striving to advance and improve the welfare of the people, including through the provision of policies towards activities carried out by the community and business actors included in the government program in the field of job creation, ease of doing business, increased sustainable investment, and empowerment of micro, small, and medium enterprises as part of significant and strategic support in achieving national economic development goals;
that the community and business actors

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c2819540-9c51-4711-ab57-a23f668ca1a3","actionData","errors"]