[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c278e577-843a-4c90-a061-691ff7783d50","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018","number","19","year","2018","published_date","2018-12-18","effective_date","2018-12-19","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Ternate","place_of_enactment","Ternate","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA TERNATE-PERUBAHAN ATAS
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan Peraturan Daerah ini adalah urusan pemerintahan di bidang kebudayaan merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren\r\nyang diserahkan ke daerah dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah; untuk meningkatkan potensi dan pelestarian kebudayaan Ternate yang berbasis kearifan lokal perlu dibentuk perangkat daerah yang berdiri sendiri dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan sehingga efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik dapat terlaksana secara optimal; berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 11 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kota Ternate No. 11 Tahun 2016 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Pasal 2 angka 4, huruf a dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129) diubah\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2018. \n 4 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Ternate ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan potensi dan pelestarian kebudayaan Ternate berbasis kearifan lokal, melalui pembentukan perangkat daerah yang berdiri sendiri dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan. Peraturan ini mengubah ketentuan Pasal 2 angka 4 huruf a dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate, yang mengatur susunan Perangkat Daerah Kota Ternate. Perubahan tersebut mencakup penambahan Dinas Kebudayaan sebagai salah satu Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan. Selain itu, peraturan ini juga mengatur bahwa Dinas Pendidikan merupakan Dinas Pendidikan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF TERNATE
NORTH MALUKU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TERNATE CITY
NUMBER 19 OF 2018
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 11 OF 2016
CONCERNING THE ESTABLISHMENT AND COMPOSITION OF REGIONAL APPARATUS
OF TERNATE CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TERNATE,

\n\n \n \n

Considering:

that government affairs in the field of culture are one of the concurrent government affairs that are delegated to the regions and become the basis for the implementation of regional autonomy;
that in order to increase the potential and preservation of Ternate culture based on local wisdom, it is necessary to form an independent regional apparatus in the implementation of cultural affairs so that the effectiveness of the implementation of government affairs and public services can be realized optimally;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c278e577-843a-4c90-a061-691ff7783d50","actionData","errors"]