[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c277e240-dd86-4895-a7ce-058a57c664c6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2008","number","7","year","2008","published_date","2008-07-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"73d0e312-aa83-444c-a52f-e309dbb041bc","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bekasi","place_of_enactment","Bekasi","theme","Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kecamatan - kelurahan - kota bekasi
2008
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD 2008 (7) Seri D; 11 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian organisasi Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi Kecamatan, Ketentuan Lain-Lain, Penutup. \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2008. \n 11 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 11 Seri D) beserta peraturan pelaksanaannya.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan susunan organisasi kecamatan dan kelurahan di Kota Bekasi. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk menyesuaikan organisasi perangkat daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Ketentuan Substansial:

Kecamatan:

Kecamatan bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, tugas pembantuan, dan tugas pemerintahan umum.
Fungsi kecamatan meliputi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan, pemberdayaan masyarakat, pengoordinasian ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pengoordinasian UPTD dan UPTB, pembinaan pemerintahan kelurahan, pelayanan masyarakat, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
Susunan organisasi kecamatan terdiri dari Camat, Sekretariat Kecamatan (dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Keuangan), Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Kependudukan, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelurahan:

Kelurahan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta urusan yang dilimpahkan oleh Walikota.
Fungsi kelurahan meliputi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, pembinaan lembaga kemasyarakatan, pembinaan dan pengendalian administrasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga, pelayanan masyarakat, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dan/atau Camat.
Susunan organisasi kelurahan terdiri dari Lurah, Sekretariat Kelurahan, Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","Perda Kota Bekasi No. 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/300843/perda-kota-bekasi-no-11-tahun-2003","487d2abd-3df2-4ea0-b74c-c9d379af9038","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BEKASI CITY

NUMBER : 7
2008
SERIES: D

REGIONAL REGULATION OF BEKASI CITY
NUMBER 07 YEAR 2008
CONCERNING
SUB-DISTRICT AND URBAN VILLAGE
BEKASI CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BEKASI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that with the enactment of Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of Governmental Affairs between the Central Government, Provincial Regional Government, and Regency/City Regional Government and Government Regulation Number 41 of 2007 concerning the Organization of Regional Apparatus, it is deemed necessary to adjust the organization of regional apparatus;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is deemed necessary to adjust the organization of Sub-district and Urban Village of Bekasi City Government which is stipulated by Regional Regulation.

In view of :

Law Number 8 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c277e240-dd86-4895-a7ce-058a57c664c6","actionData","errors"]