[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c273da0c-5648-4816-961d-1ccd961764f4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 8 Tahun 2014 tentang Kedudukan Keuangan Bagi Penyelenggara Pemerintahan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 7 Tahun 2015","number","7","year","2015","published_date","2015-04-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantul","place_of_enactment","Bantul","theme","Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 8 Tahun 2014 tentang Kedudukan Keuangan Bagi Penyelenggara Pemerintahan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEDUDUKAN-KEUANGAN-PENYELENGGARA-PEMERINTAHAN-DESA
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2015/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 8 Tahun 2014 tentang Kedudukan Keuangan Bagi Penyelenggara Pemerintahan Desa
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 \r\nTahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43\r\nTahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang \r\nNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri \r\nDalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan \r\nKeuangan Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul \r\nNomor 8 Tahun 2014 tentang Kedudukan Keuangan Bagi \r\nPenyelenggara Pemerintahan Desa sudah tidak sesuai lagi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang \r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun \r\n2014 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut penghasilan tetap \r\nLurah Desa dan Pamong Desa serta tunjangan dan \r\npenerimaan lain yang sah diatur dengan Peraturan Bupati, \r\nsehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 \r\nTahun 2014 tentang Kedudukan Keuangan Bagi \r\nPenyelenggara Pemerintahan Desa harus dicabut dan \r\ndinyatakan tidak berlaku; \r\n \n Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah \r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang \r\nNomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; \r\n \n Materi Pokok: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Bantul \r\nNomor 8 Tahun 2014 tentang Kedudukan Keuangan Bagi Penyelenggara \r\nPemerintahan Desa \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul \r\nNomor 8 Tahun 2014 tentang Kedudukan Keuangan Bagi Penyelenggara \r\nPemerintahan Desa \n Jumlah Halaman : 5 HLM; Penjelasan: 2 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kedudukan Keuangan Bagi Penyelenggara Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 36).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2015 ini diterbitkan dengan latar belakang dan tujuan untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kedudukan Keuangan Bagi Penyelenggara Pemerintahan Desa. Pencabutan ini dilakukan karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang membuat Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2014 menjadi tidak sesuai lagi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini adalah pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2014. Dengan dicabutnya peraturan tersebut, pengaturan mengenai kedudukan keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Peraturan ini tidak mengatur kewenangan antar lembaga secara spesifik selain mengamanatkan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati. Hak dan kewajiban subjek hukum yang diatur dalam peraturan ini adalah terkait dengan kedudukan keuangan penyelenggara pemerintahan desa yang akan disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi melalui Peraturan Bupati.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pengaturan kedudukan keuangan Lurah Desa, Pamong Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
ΒΑΝTUL REGENCY

\nVillage Government Section, Regional Secretariat of Bantul Regency.
\nRevocation, Regional Regulation of Bantul Regency, position, finance, organizer, Village Government.
\n

REGENT OF BANTUL
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

REGIONAL REGULATION OF BANTUL REGENCY
NUMBER 7 OF 2015
ON
REVOCATION OF REGIONAL REGULATION OF BANTUL REGENCY NUMBER 8 OF 2014 CONCERNING THE FINANCIAL POSITION FOR VILLAGE GOVERNMENT ORGANIZERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANTUL,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 113 of 2014 concerning Village Finance Management, the Regional Regulation of Bantul Regency Number 8 of 2014 concerning the Financial Position for Village

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c273da0c-5648-4816-961d-1ccd961764f4","actionData","errors"]