[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c2645776-9c85-4a8d-b698-9b895b530792","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2022","number","4","year","2022","published_date","2022-06-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat","place_of_enactment","Taliwang","theme","Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan-pembangunan-ketahanan-keluarga
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2022/No.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan daerah diperlukan pembangunan manusia seutuhnya,dengan berpegang pada nilai-nilai budaya yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga sejahtera,religius,berbudaya,dan modern \n Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003,Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994,Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014,Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2018 \n Materi Pokok : Fungsi dan Tanggung Jawab Keluarga,Ketahanan Keluarga,Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga,Peran Serta Masyarakat,Sistem Informasi Ketahanan Keluarga,Kerjasama,Pendanaan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2022. \n Jumlah Halaman : 9 PENJELASAN ; 25 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 132).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya Keluarga yang religius, sejahtera, berbudaya, dan modern, serta mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mendukung kerja sama dan sinergisitas para pemangku kepentingan terkait dengan Pembangunan Ketahanan Keluarga, penguatan fungsi Keluarga, peningkatan akses pemenuhan Ketahanan Keluarga, dan peningkatan akses terhadap pendampingan Keluarga.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup fungsi dan tanggung jawab keluarga, di mana setiap keluarga wajib menjalankan fungsi keluarga yang meliputi aspek keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan. Keluarga juga bertanggung jawab dalam membangun dan menjaga Ketahanan Keluarga dengan meningkatkan ketaatan terhadap aturan agama, pemahaman nilai-nilai Pancasila, pemenuhan kebutuhan legalitas Perkawinan dan kependudukan, menjaga keutuhan dan keharmonisan Keluarga, membangun Kesetaraan Gender, serta memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan jaminan keuangan.

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga, termasuk penyusunan indeks Ketahanan Keluarga dan rencana strategis Pembangunan Ketahanan Keluarga. Setiap Perangkat Daerah juga merencanakan dan menganggarkan program dan kegiatan pendukung Ketahanan Keluarga sesuai dengan kewenangan masing-masing. Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Masyarakat, dengan komponen Ketahanan Keluarga meliputi legalitas dan keutuhan Keluarga, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST SUMBAWA
WEST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WEST SUMBAWA REGENCY
NUMBER 4 OF 2022
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF FAMILY RESILIENCE DEVELOPMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST SUMBAWA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to support the success of regional development, comprehensive human development is needed, adhering to cultural values that aim to create prosperous, religious, cultured, and modern families;
that advances in information technology and globalization affect the social conditions of society, thereby impacting the shift in the noble values of the nation's culture that influence family resilience;
that based on the provisions of Article 14 of Law Number 52 of 2009 concerning Population Development and Family Development, the Regional Government has responsibility for the implementation of family development in the Region;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c2645776-9c85-4a8d-b698-9b895b530792","actionData","errors"]