[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c255d12f-bc8a-4ea8-8704-7a5cb5711f38","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penanganan Hewan pada Bencana Alam","short_title","Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2024","number","14","year","2024","published_date","2024-12-12","effective_date","2024-12-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","4e990812-2cda-4067-ba56-55fe9c7d80c8","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pertanian","short_name","Permentan","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Kementerian Pertanian","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penanganan Hewan pada Bencana Alam","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penanganan hewan-bencana alam
2024
Peraturan Menteri Pertanian NO. 14, BN.2024 (1015)/17 hlm
Peraturan Menteri Pertanian TENTANG Penanganan Hewan pada Bencana Alam
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap penghidupan (livelihood) peternak dari dampak\r\nbencana alam dengan dilakukan penanganan hewan untuk mengurangi potensi kerugian ekonomi dan\r\nsosial yang timbul akibat terjadinya bencana alam; \r\nb. bahwa penanganan hewan dilakukan untuk menyelamatkan hewan dari dampak bencana alam dengan menerapkan kesejahteraan hewan, mencegah terjadinya penularan dan penyebaran zoonosis, dan menjaga kesehatan lingkungan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk\r\nmemenuhi ketentuan Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat\r\nVeteriner dan Kesejahteraan Hewan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penanganan Hewan pada Bencana Alam; \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 \n Peraturan ini mengatur ketentuan umum, tahapan penanganan hewan, sistem komando penanganan hewan pada darurat bencana alam, penanganan bantuan dan relawan, evaluasi, pendanaan, dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2024. \n 17 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Pertanian ini mengatur penanganan hewan pada bencana alam, yang meliputi tahap prabencana, darurat bencana, dan pascabencana. Tujuan dari penanganan ini adalah untuk melindungi penghidupan peternak dan mengurangi potensi kerugian ekonomi dan sosial akibat bencana alam, serta untuk menyelamatkan hewan dengan menerapkan kesejahteraan hewan, mencegah penularan zoonosis, dan menjaga kesehatan lingkungan.

Tahap Prabencana: Meliputi pendataan ternak, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan simulasi, penyusunan rencana kontingensi penanganan hewan, persiapan kecukupan pakan dan air, serta persiapan jalur evakuasi ternak. Pendataan ternak dilakukan oleh Dinas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang datanya dapat dijadikan bahan penyusunan peta risiko oleh badan penanggulangan bencana daerah.

Tahap Darurat Bencana: Meliputi evakuasi hewan (dengan memperhatikan kesejahteraan hewan), penanganan hewan mati (dengan penguburan atau pembakaran di bawah pengawasan dokter hewan), penampungan sementara (dengan fasilitas yang memadai), pemotongan dan pembunuhan hewan (terhadap hewan yang tidak mungkin diselamatkan atau perlu dihentikan penderitaannya), serta pengendalian hewan sumber penyakit dan vektor. Selain itu, dilakukan aktivasi rencana kontingensi, penilaian cepat dampak bencana, pengurangan ternak, layanan kesehatan hewan, penyediaan pakan dan air, serta identifikasi ternak dan infrastruktur yang terdampak.

Tahap Pascabencana: Meliputi kajian kebutuhan penanganan hewan, pengisian kembali ternak (restocking), pengembalian ternak terdampak setelah lokasi dinilai layak, serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi penanganan hewan yang diintegrasikan dengan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Peraturan ini juga mengatur sistem komando penanganan hewan pada darurat bencana alam, yang terdiri atas Posko PDB dan Pos Lapangan Penanganan Hewan, serta penanganan bantuan dan relawan. Evaluasi terhadap kegiatan penanganan hewan dilakukan secara berkala, dan pendanaan berasal dari APBN, APBD, serta sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 14 OF 2024
CONCERNING
ANIMAL HANDLING IN NATURAL DISASTERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to provide protection to the (livelihood) of livestock farmers from the impact of natural disasters by handling animals to reduce the potential for economic and social losses arising from natural disasters;
that animal handling is carried out to save animals from the impact of natural disasters by implementing animal welfare, preventing the transmission and spread of zoonoses, and maintaining environmental health;
that based on the considerations as referred to in letters a and b and to fulfill the provisions of Article 107 of Government Regulation Number 95 of 2012 concerning Veterinary Public Health and Animal Welfare, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c255d12f-bc8a-4ea8-8704-7a5cb5711f38","actionData","errors"]