[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c24cbfb0-c03d-4315-b31e-0f92b2508133","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 35 Tahun 2005 tentang RETRIBUSI PENEBANGAN DAN ATAU PEMANFAATAN KAYU KARET DAN KAYU HASIL HUTAN HAK/RAKYAT LAINNYA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 35 Tahun 2005","number","35","year","2005","published_date","2005-06-09","effective_date","2005-08-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai","place_of_enactment","Sei Rampah","theme","RETRIBUSI PENEBANGAN DAN ATAU PEMANFAATAN KAYU KARET DAN KAYU HASIL HUTAN HAK/RAKYAT LAINNYA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 35, LD.2005/ No. 35
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PENEBANGAN DAN ATAU PEMANFAATAN KAYU KARET DAN KAYU HASIL HUTAN HAK/RAKYAT LAINNYA
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2005. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini menindaklanjuti:\n1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penebangan dan atau Pemanfaatan Kayu Karet dan Kayu Hasil Hutan Hak/Rakyat Lainnya di Kabupaten Serdang Bedagai. Latar belakangnya adalah untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendayagunaan fasilitas yang ada.

Ketentuan Substansial:

Objek retribusi adalah pemberian izin penebangan dan/atau pemanfaatan kayu karet dan kayu hasil hutan hak/rakyat lainnya. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tersebut. Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. Sebelum izin diberikan, petugas wajib memeriksa tanaman karet yang akan ditebang. Izin penebangan kayu karet hanya berlaku untuk areal yang disetujui dan hanya diizinkan pada tanaman karet yang tidak produktif (berumur 25 tahun ke atas, rusak/terserang hama penyakit, atau pada bidang sadap yang rusak). Struktur tarif retribusi adalah Rp. 1.500/m³ untuk kayu log (diameter 15 cm ke atas) dan Rp. 500/m³ untuk kayu non-log (diameter < 15 cm). Wajib retribusi wajib mengisi SPTRD (Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan hasilnya disetor ke kas Daerah.

Hak dan Kewajiban:

Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
Wajib Retribusi wajib membayar retribusi yang terutang.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SERDANG BEDAGAI REGENCY
NUMBER 35 OF 2005
CONCERNING
LEVY ON LOGGING AND OR UTILIZATION OF RUBBER WOOD AND WOOD
FROM OTHER PRIVATE/COMMUNITY FOREST PRODUCTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SERDANG BEDAGAI,

Considering:

that with the issuance of Law Number 34 of 2000
jo. Government Regulation Number 66 of 2001 concerning
Regional Retribution, the Regional Government
shall follow up with a Regional Regulation.
that based on the considerations as referred to in letter a
above, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning
Levy on Logging and or Utilization of Rubber Wood and
Wood from Other Private/Community Forest Products;

In View of:

Law Number 7 Drt of 1956 concerning the Establishment
of Autonomous Regencies within the Environment of the
Province of North Sumatra (State Gazette of the Republic of Indonesia
Year 1956 Number 58, Supplement to the State Gazette of the Republic of
Ind

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c24cbfb0-c03d-4315-b31e-0f92b2508133","actionData","errors"]