[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c2478ceb-3e0f-49e2-abc7-b58845b956d7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Borobudur pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 42 Tahun 2023","number","42","year","2023","published_date","2023-04-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"b2a58e98-0a7f-43b0-b4c1-8b4641d0209e","Layanan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Borobudur pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2023
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 42, BN.2023/No.350, jdih.kemenkeu.go.id: 7 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Borobudur pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2023. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB) pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tarif layanan ini merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh BLU BPOB kepada pengguna layanan.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk menindaklanjuti usulan tarif layanan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta untuk memberikan kepastian hukum terkait tarif layanan yang diberikan oleh BLU BPOB.

Ketentuan Substansial:

Jenis Tarif Layanan: Tarif layanan terdiri dari tarif sewa lahan kawasan, tarif tiket masuk kawasan, tarif jasa utilitas dan infrastruktur pendukung kawasan, dan tarif layanan penunjang.
Tarif Sewa Lahan Kawasan: Terdiri dari tarif kompensasi dasar, tarif bagi hasil, dan tarif service charge. Tarif kompensasi dasar dan bagi hasil tercantum dalam Lampiran. Pengenaan tarif mempertimbangkan biaya investasi, tujuan penggunaan lahan, lokasi, masa tenggang, jangka waktu sewa, tingkat utilisasi, skala pelaku usaha, dan tarif kompetitor.
Tarif Tiket Masuk Kawasan: Tercantum dalam Lampiran dan mempertimbangkan biaya investasi, tingkat utilisasi, segmen pengguna, dan tarif kompetitor.
Tarif Jasa Utilitas dan Infrastruktur: Meliputi tarif penggunaan listrik, jaringan nirkabel, air, dan gas. Memperhitungkan biaya per unit layanan termasuk biaya penyusutan instalasi, biaya penggunaan utilitas, dan biaya peningkatan layanan.
Tarif Layanan Penunjang: Meliputi tarif atraksi, penyelenggaraan kegiatan, penjualan produk, iklan, dan pemanfaatan fasilitas lainnya. Memperhitungkan biaya per unit layanan termasuk biaya produksi dan penyusutan.
Diskresi Direktur Utama: Kriteria, besaran tarif, dan tata cara penetapan tarif layanan ditetapkan oleh Direktur Utama BLU BPOB.
Kerja Sama dan Pemanfaatan Aset: BLU BPOB dapat memberikan jasa layanan di bidang pariwisata maupun non-pariwisata berdasarkan kebutuhan pengguna layanan melalui kontrak kerja sama. Tarif ditetapkan dalam kontrak kerja sama. BLU BPOB juga dapat melakukan pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, dan/atau kerja sama lainnya dengan pihak lain.
Tarif Khusus: Tarif layanan dapat dikenakan hingga 200% untuk warga negara asing, dan hingga 150% pada akhir pekan, hari libur nasional, atau musim puncak liburan. Tarif hingga Rp0,00 dapat diberikan untuk kegiatan kenegaraan, sosial, atau pengguna layanan tertentu seperti pelaku UMKM dan penduduk setempat.

","transitional_provisions","1. Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Borobudur pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan pihak pengguna layanan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 42 OF 2023
CONCERNING
TARIFFS FOR SERVICES OF THE PUBLIC SERVICE AGENCY BOROBUDUR AUTHORITY IMPLEMENTING BODY
AT THE MINISTRY OF TOURISM AND CREATIVE ECONOMY

BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that for goods or services provided by the Public Service Agency Borobudur Authority Implementing Body at the Ministry of Tourism and Creative Economy to the public, service tariffs for the goods or services provided are proposed;
that based on the provisions of Article 9 paragraph (8) of Government Regulation Number 23 of 2005 concerning the Management of **Keuangan** of Public Service Agencies as amended by Government Regulation Number 74 of 2012 concerning Amendments to Government Regulation Number 23 of 2005 concerning the Management of **Keuangan** of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c2478ceb-3e0f-49e2-abc7-b58845b956d7","actionData","errors"]