[{"_1":2,"_114":-5,"_115":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c24539fd-7c9c-42a5-9d6b-eeeb85168c70","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_110":111,"_112":113},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_68":69,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":-5,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":80,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":-5,"_108":109},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Baubau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 6 Tahun 2011","number","6","year","2011","published_date","2011-02-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Kota Baubau","place_of_enactment","Baubau","theme","Pajak Air Tanah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak - air - tanah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD. 2011/NO. 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Air Tanah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf h UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditetapkan pajak air tanah sebagai salah satu jenis Pajak Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota; bahwa untuk tertibnya pengelolaan pajak air tanah sebagai salah satu jenis penerimaan melalui sektor pajak, maka dipandang perlu menetapkan obyek dan besarnya pajak air tanah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu membentuk Peraturan Daearah Kota Baubau tentang Pajak Air Tanah. \n Dasar Hukum :\r\n\r\n1.\tPasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2.\tUU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046); \r\n3.\tUU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alama Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); \r\n4.\tUU Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120); \r\n5.\tUU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377); \r\n6.\tUU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); \r\n7.\tUU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); \r\n8.\tUU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); \r\n9.\tUU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725 ) ; \r\n10.\tUU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); \r\n11.\tUU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); \r\n12.\tPP Nomor 27 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Kitab UU Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); \r\n13.\tPP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); \r\n14.\tPP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); \r\n15.\tPP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); \r\n16.\tPP Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); \r\n17.\tPP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4600); \r\n18.\tPP Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipemungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200510 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); \r\n19.\tPerpres Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan PerUUan; \r\n20.\tPerda Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2008 Nomor 11); \r\n21.\tPerda Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2008 Nomor 2). \n Perda ini mengatur tentang :\r\n1.\tKETENTUAN UMUM (Pasal 1)\r\n2.\tNAMA, OBYEK DAN SUBJEK PAJAK (Pasal 2 – Pasal 4)\r\n3.\tDASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK (Pasal 5 – Pasal 7)\r\n4.\tWILAYAH PEMUNGUTAN (Pasal 8)\r\n5.\tMASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG (Pasal 9 - Pasal 10)\r\n6.\tSURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (Pasal 11)\r\n7.\tTATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK (Pasal 12 – Pasal 13)\r\n8.\tP E M B A G I A N (Pasal 14)\r\n9.\tTATA CARA PEMBAYARAN (Pasal 15 – Pasal 17)\r\n10.\tTATA CARA PENAGIHAN PAJAK (Pasal 18 – Pasal 23)\r\n11.\tPENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK (Pasal 24)\r\n12.\tTATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI (Pasal 25)\r\n13.\tKEBERATAN DAN BANDING (Pasal 26 – Pasal 28)\r\n14.\tPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK (Pasal 29 – Pasal 30)\r\n15.\tK A D A L U W A R S A (Pasal 31)\r\n16.\tKETENTUAN PIDANA (Pasal 32- Pasal 33)\r\n17.\tP E N Y I D I K A N (Pasal 34)\r\n18.\tKETENTUAN LAIN-LAIN (Pasal 35)\r\n19.\tKETENTUAN PENUTUP (Pasal 36)\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 13 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah menetapkan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk tujuan komersial. Latar belakang peraturan ini adalah untuk menertibkan pengelolaan pajak air tanah sebagai penerimaan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Objek pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk tujuan komersial, dengan pengecualian untuk keperluan pemerintahan, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, keperluan dasar rumah tangga, penelitian, serta keperluan rumah ibadah dan panti sosial.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan/atau memanfaatkan air tanah untuk tujuan komersial. Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air tanah, yang dihitung berdasarkan faktor-faktor seperti jenis sumber air, lokasi, tujuan pengambilan, volume, kualitas, luas areal permukaan air, musim pengambilan, dan tingkat kerusakan lingkungan. Tarif pajak ditetapkan sebesar 20% dari nilai perolehan air tanah. Wilayah pemungutan pajak adalah di wilayah daerah tempat air diambil. Masa pajak adalah 1 (satu) tahun takwin, dan saat pajak terutang adalah pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan menyampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak. Walikota menetapkan pajak terutang berdasarkan SPTPD dengan menerbitkan SKPD. Dalam jangka waktu 5 tahun, Walikota dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN. Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota. Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak berdasarkan permohonan wajib pajak.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib pajak yang karena kealpaannya melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) sehingga merugikan keuangan daerah dipidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang.\n2. Wajib pajak yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BAUBAU CITY
NUMBER 6 OF 2011
CONCERNING
GROUNDWATER TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BAUBAU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that based on Article 2 paragraph (2) letter h of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, groundwater tax is stipulated as one type of Regional Tax that is the authority of the Regency/City government;
that for the orderly management of groundwater tax as a type of revenue through the tax sector, it is deemed necessary to stipulate the object and amount of groundwater tax;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation of Baubau City concerning Groundwater Tax;

In view of :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 8 of 1981 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c24539fd-7c9c-42a5-9d6b-eeeb85168c70","actionData","errors"]