[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c22edfc0-05ec-4541-ac7c-cecdfdc0dc91","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palopo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Palopo","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 01 Tahun 2014","number","01","year","2014","published_date","2014-05-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palopo","place_of_enactment","Palopo","theme","Pengelolaan Sampah di Kota Palopo","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USA
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, LD.2014/No.01, TLD No.01
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Sampah di Kota Palopo
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Pemerintah Daerah Kata Palopo telah \r\nmenetapkan Pera tu ran Dae rah Nomor 3 Tahun 2012 \r\ntentang Retribusi Jasa Usaha, masih belurn \r\nmengakomodir beberapa jenis usaha yang menjadi objek \r\nRetribusi Jasa Usaha serta tarif Retribusi Jasa Usaha \r\nyang lama sudah tidak sesuai lagi dengan \r\nperkembangan kondisi ekonomi saat ini, sehingga \r\nPeraturan Daerah Kota Palo po Nomor 3 Tahun 2012 \r\ntentang Retribusi Jasa Usaha perlu diubah dan ditinjau \r\nkembali; \r\nb. bahwa berdasarkan pertirnbangan dalarn huruf a, perlu \r\nmembentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas \r\nPeraturan Daerah Kata Palopo Nomor 3 Tahun 2012 \r\ntentang Retribusi Jasa Usaha. \n I. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang \r\nPenyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari \r\nKorupsi Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, \r\nTarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 3851); \r\n3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang \r\nPembentukan Kabupaten Marnasa dan Kata Palopo \r\ndi Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, \r\nTarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4268); \r\n4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang \r\nPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik \r\nMengingat \r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369); \r\n5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tenta.ng \r\nPajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 5094); \r\n6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenta.ng \r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 \r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5234); \r\n7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), \r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang \r\nNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas \r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); \r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 \r\ntentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4578); \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 \r\ntentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan \r\nInsentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 \r\nNomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5161); \r\n1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 \r\ntentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun \r\n2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5887); \r\n12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun \r\n2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah \r\n(Berita Negara Republik Indomesia Tahun 2015 \r\nNomor 2036); \r\n13. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2012 \r\ntentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah \r\nKota Palopo Tahun 2012 Nomor 03 Seri C Nomor \r\n103 ); \r\n14. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 \r\ntentang Pembentukan dan Susunan Organisasi \r\nPerangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo \r\nTahun 2016 Nomor 8). \n PERATURAN DAERAH TENT.ANG PERUBAHAN \r\nATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO \r\nNOMOR 3 TAHUN 2012 TENT.ANG RETRIBUSI \r\nJASAUSAHA \r\nPasal I \r\nBeberapa ketentuan dalarn Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun \r\n2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daera.h Kota Palopo Tahun \r\n2012 Nomor 03 Seri C Nomor 103) diubah sebagai berikut: \r\n1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai \r\nberikut: \r\nPasal 2 \r\n(1) Golongan retribusi ini adalah Retribusi Jasa Usaha \r\n(2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: \r\na. dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut \r\nretribusi atas pemakaian kekayaan daerah; \r\nb. dengan nama retribusi tempat pelelangan dipungut retribusi atas \r\npenyediaan tempat pelelangan; \r\nc. dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi atas \r\npelayanan penyediaan terminal; \r\nd. dengan nama retribusi tempat khusus parkir dipungut retribusi \r\natas tempat khusus parkir; \r\ne. dengan nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi \r\natas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan \r\ntemak; \r\nf. dengan nama retribusi pelayanan kepelabuhanan dipungut \r\nretribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan; \r\ng. dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olah raga dipungut \r\nretribusi atas pelayanan tempat rekreasi pariwisata dan \r\nolahraga; \r\nh. dengan nama retribusi penjualan produksi usaha daerah \r\ndipungut retribusi atas penjualan produksi usaha pemerintah \r\ndaerah; \r\nMenetapkan \r\n2. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan satu (1) bagian yakni \r\nbagian ketujuh A dan ditambah 2 (dua) Pasal yakni Pasal 16 A dan \r\nPasal 16 B sehingga berbunyi sebagai berikut: \r\nBagian Ketujuh A \r\nRetribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah \r\nPasal 16 A \r\n(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Daerah sebagaimana \r\ndimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h adalah penjualan hasil \r\nproduksi usaha pemerintah daerah. \r\n(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada \r\nayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, \r\nBUMD, dan pihak swasta. \r\nPasal 16 B \r\n(1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang \r\npribadi atau badan yang menikmati/membeli basil penjualan \r\nproduksi usaha Pemerintah Daerah. \r\n(2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang \r\npribadi atau badan yang menggunakan/menikmati/membeli hasil \r\nproduksi usaha Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan \r\nperaturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk \r\nmelakukan pembayaran Retribusi. \r\n3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai \r\nberikut: \r\nPasal 20 \r\nStruktur dan besamya tarif retribusi pemakaian Kekayaan Daerah, \r\nsebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak \r\nterpisahkan dari Peraturan Daerah ini. \r\n4. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai \r\nberikut: \r\nPasal 21 \r\nStruktur dan besarnya Tarif Retribusi Tempat Pelelangan lkan, \r\nsebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak \r\nterpisahkan dari Peraturan Daerah ini \r\n5. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai \r\nberikut: \r\nPasal 24 \r\nStruktur dan besamya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan \r\nsebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak \r\nterpisahkan dari Peraturan Daerah ini. \r\n6. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai \r\nberikut: \r\nPasal 25 \r\nStruktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan \r\nditetapkan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian \r\nyang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. \r\n7. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai \r\nberikut: \r\nPasal26 \r\nStruktur dan besarnya tarif Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga, \r\nsebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak \r\nterpisahkan dari Peraturan Daerah ini. \r\n8. Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan l (satu) bagian yakni bagian \r\nketujuh A dan ditambahkan l (satu) Pasal yakni Pasal 26 A sehingga \r\nberbunyi sebagai berikut : \r\nBagian Ketujuh A \r\nRetribusi Hasil Penjua1an Produksi Usaha Daerah \r\nPasal 26 A \r\nBesarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, \r\nsebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak \r\nterpisahkan dari Peraturan Daerah ini. \r\nPasal II \r\nPeraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. \r\nAgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan \r\nPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah \r\nKata Palopo \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2014. \n 15 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2012 Nomor 03 Seri C Nomor 103)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Latar belakang perubahan ini adalah karena Peraturan Daerah sebelumnya belum mengakomodir beberapa jenis usaha yang menjadi objek Retribusi Jasa Usaha, serta tarif Retribusi Jasa Usaha yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi ekonomi saat ini.

Perubahan meliputi penambahan jenis retribusi, yaitu Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, yang dikenakan atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, dengan pengecualian penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati/membeli hasil penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah.

Selain itu, peraturan ini mengubah struktur dan besaran tarif retribusi untuk beberapa jenis retribusi jasa usaha, seperti retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat pelelangan ikan, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olah raga, serta retribusi penjualan produksi usaha daerah. Rincian tarif retribusi yang baru tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PALOPO
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PALOPO CITY
NUMBER 13 OF 2017

ABOUT

AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF PALOPO CITY
NUMBER 3 OF 2012 CONCERNING RETRIBUTION FOR BUSINESS SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALOPO,

Considering:

that the Regional Government of Palopo City has established Regional Regulation Number 3 of 2012 concerning Retribution for Business Services, which still does not accommodate several types of businesses that are the object of Retribution for Business Services, and the old Retribution for Business Services rates are no longer in accordance with the current economic conditions, so that Regional Regulation of Palopo City Number 3 of 2012 concerning Retribution for Business Services needs to be amended and reviewed;
that based on the considerations in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Amendments to Regional Regulation of Palopo

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c22edfc0-05ec-4541-ac7c-cecdfdc0dc91","actionData","errors"]