[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c22a3dfc-408d-439d-8087-b3cf6b2fa059","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan Dan Perikanan","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020","number","60/PERMEN-KP/2020","year","2020","published_date","2020-11-18","effective_date","2020-11-23","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan Dan Perikanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
2020
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 60/PERMEN-KP/2020, BN. 2020 No. 1374, jdih.kkp.go.id
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan Dan Perikanan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk memperluas dan meningkatkan efektivitas penyaluran kredit usaha rakyat sektor kelautan dan perikanan, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 73/PERMEN\u0002KP/2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan; \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);\r\n3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);\r\n4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 934);\r\n5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114); \n Mengatur tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dimana mengatur mengenai penerma KUR dan priorotas bidang usaha kelautan dan perikanan, klasifikasi KUR, persyaratan dan mekanisme penyaluran KUR, dan pembinaannya \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2020. \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 73/PERMEN\u0002KP/2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kredit \r\nUsaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2156) \n 104 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 73/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan dan Perikanan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang petunjuk teknis penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor kelautan dan perikanan. KUR ditujukan untuk memperluas dan meningkatkan efektivitas pembiayaan bagi pelaku usaha produktif di sektor ini yang belum memiliki agunan yang cukup.

Latar Belakang dan Tujuan:

Maksud dan tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor kelautan dan perikanan.

Ketentuan Substansial:

Penerima KUR: Pelaku Usaha Produktif yang meliputi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk kelompok usaha bersama, kelompok pengolah dan pemasar, kelompok pembudidaya ikan, dan kelompok usaha garam.
Prioritas Bidang Usaha: Penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan hasil kelautan dan perikanan, pemasaran hasil kelautan dan perikanan, pergaraman rakyat, wisata bahari, dan pendukung kegiatan kelautan dan perikanan.
Penggunaan KUR: Kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi.
Klasifikasi KUR: KUR Mikro (Rp10 juta - Rp50 juta), KUR Kecil (Rp50 juta - Rp500 juta), KUR Khusus (hingga Rp500 juta per anggota kelompok), dan KUR Super Mikro (hingga Rp10 juta).
Persyaratan KUR: Persyaratan calon penerima KUR meliputi kepemilikan KTP elektronik, Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha, serta usaha yang produktif dan layak dibiayai.
Mekanisme Penyaluran KUR: Pengajuan permohonan KUR kepada Penyalur KUR, verifikasi dan penilaian oleh Penyalur KUR, serta penandatanganan perjanjian kredit/pembiayaan.
Pembinaan: Kementerian dan Dinas melakukan pembinaan teknis pelaksanaan KUR sektor kelautan dan perikanan.
Pelaporan: Dinas kabupaten/kota dan Dinas provinsi harus menyampaikan laporan pelaksanaan KUR secara periodik.

","transitional_provisions","Kredit/pembiayaan dan penyaluran KUR sektor kelautan dan perikanan yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum terealisasi, diproses sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Permen KKP No. 46 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Kredit Usaha Rakyat Sektor Kelautan Dan Perikanan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/280559/permen-kkp-no-46-tahun-2023","39d35375-92e3-4468-a84e-e7c0ae92fb63","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION
OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 60/PERMEN-KP/2020
REGARDING
TECHNICAL GUIDELINES FOR THE DISTRIBUTION OF PEOPLE’S BUSINESS CREDIT
IN THE MARINE AFFAIRS AND FISHERIES SECTOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to expand and increase the effectiveness of the distribution of people's business credit in the marine affairs and fisheries sector, it is necessary to replace Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 73/PERMEN-KP/2016 concerning General Guidelines for the Implementation of People's Business Credit in the Marine Affairs and Fisheries Sector;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries concerning Technical Guidelines for the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c22a3dfc-408d-439d-8087-b3cf6b2fa059","actionData","errors"]