[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c228a2a1-f8cb-47d9-a37d-e173da71c2b2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 02 Tahun 2018","number","02","year","2018","published_date","2018-06-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar","place_of_enactment","Benteng","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Desa
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, LD.2018/No.76
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa
ABSTRAK:	\n \n Bahwa sehubungan dengan Putusan Mahkamah\r\nKonstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 mengenai\r\nPembatalan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 Ayat (1)\r\nhuruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang\r\nDesa dan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam\r\nNegeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014\r\ntentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan\r\nAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun\r\n2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian\r\nPerangkat Desa, maka ketentuan dalam Peraturan\r\nDaerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan\r\nDesa, perlu diubah dan ditinjau kembali. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959\r\nNomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia\r\nNomor 1822);\r\n3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 28, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5234);\r\n4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014\r\nNomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5495);\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun\r\n2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang\r\nNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015\r\nNomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5679);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang\r\nPedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4593);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang\r\nPerubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi\r\nKabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008\r\nNomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4889). \n Mengatur beberapa perubahan pada Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar\r\nNomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2018. \n Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar\r\nNomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa. \n 7 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 22)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa. Perubahan tersebut meliputi:

Pasal 48 diubah terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak, yang dapat dilaksanakan bergelombang maksimal 3 kali dalam 6 bulan, dengan opsi sistem manual atau electronic voting. Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan Pilkades serentak diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal 49 diubah terkait pengangkatan Penjabat Kepala Desa jika terjadi kekosongan jabatan dalam Pilkades serentak. Penjabat Kepala Desa harus berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kecamatan setempat.
Pasal 50 huruf g dihapus, yang sebelumnya mengatur persyaratan Calon Kepala Desa.
Pasal 75 huruf c dihapus, yang sebelumnya mengatur persyaratan Perangkat Desa.

Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pemilihan kepala desa dan pengangkatan perangkat desa.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa","link","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SELAYAR ISLANDS
THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF SELAYAR ISLANDS REGENCY
NUMBER 2 OF 2018
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF SELAYAR ISLANDS REGENCY
NUMBER 1 OF 2016 ON VILLAGE GOVERNANCE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SELAYAR ISLANDS,

\n\n \n \n

Considering :

that in connection with the Constitutional Court Decision Number 128/PUU-XIII/2015 on the Annulment of Article 33 letter g and Article 50 Paragraph (1) letter c of Law Number 6 of 2014 on Villages and the enactment of Regulation of the Minister of Home Affairs Number 65 of 2017 on Amendments to Regulation of the Minister of Home Affairs Number 112 of 2014 on the Election of Village Heads and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 67 of 2017 on Amendments to Regulation of the Minister of Home Affairs Number 83 of 2015 on the Appointment and Dismissal of Village Apparatus, the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c228a2a1-f8cb-47d9-a37d-e173da71c2b2","actionData","errors"]