[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c2222753-81e2-4f78-8b39-e96b6fc3ac64","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2002","number","15","year","2002","published_date","2002-06-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banjarnegara","place_of_enactment","Banjarnegara","theme","Retribusi Terminal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2002/No.34 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Terminal
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34\r\nTahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang\r\nNomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi\r\nDaerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun\r\n2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Dati II Banjarnegara Nomor 3\r\nTahun 1991 tentang Penyelenggaraan Terminal\r\nAngkutan Bis dan Non Bis Dalam Kabupaten Dati II\r\nBanjarnegara dipandang sudah tidak sesuai lagi;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah\r\ntentang Retribusi Terminal. \n Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992;Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997;Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993;Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun\r\n1995;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun\r\n1997;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun\r\n1997;Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II\r\nBanjarnegara Nomor 11 Tahun 1985;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 31\r\nTahun 2000 \n Penjabaran ketentuan retribusi terminal di Kabupaten Banjarnegara \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2002. \n 18 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Terminal Angkutan Umum Bus dan Non Bus Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Terminal di Kabupaten Banjarnegara. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mendukung perkembangan otonomi daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

\n\n

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi Terminal dipungut atas penggunaan jasa pelayanan terminal. Objek retribusi adalah pengguna jasa pelayanan terminal, yang meliputi jasa penggunaan tempat parkir dan fasilitas terminal seperti ruang tunggu, ruko/toko/kios, dan MCK. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan terminal.
Golongan Retribusi: Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas, frekuensi, dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif: Tarif retribusi ditetapkan dengan tujuan memperoleh imbalan atas pelayanan yang layak.
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Tarif retribusi ditetapkan untuk berbagai jenis penggunaan tempat parkir dan fasilitas terminal, dengan besaran yang berbeda-beda tergantung jenis kendaraan dan fasilitas yang digunakan.
Wilayah dan Kewenangan Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten tempat pelayanan fasilitas terminal diberikan oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata, dan hasilnya disetor ke Kas Daerah.
Saat Retribusi Terutang: Retribusi terutang pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran: Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran harus dilunasi sekaligus selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya SKRD.
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi: Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
Kedaluwarsa Penagihan: Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah 3 tahun sejak saat terutangnya retribusi.
Penyidikan: Pejabat Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BANJARNEGARA REGENCY REGIONAL NEWS
YEAR 2002 NUMBER 34 SERIES C

BANJARNEGARA REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 15 OF 2002
ABOUT
BUS STATION FEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANJARNEGARA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Fees, and Government Regulation Number 66 of 2001 concerning Regional Fees, the Regional Regulation of Banjarnegara Regency Dati II Number 3 of 1991 concerning the Implementation of Bus and Non-Bus Transportation Terminals in Banjarnegara Regency Dati II is deemed no longer appropriate;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Bus Station Fee.

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c2222753-81e2-4f78-8b39-e96b6fc3ac64","actionData","errors"]