[{"_1":2,"_114":-5,"_115":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c20e2707-2d66-491b-884c-f8525bb6c678","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_110":111,"_112":113},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_68":69,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":-5,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":80,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":-5,"_108":109},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketahanan Pangan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2018","number","10","year","2018","published_date","2018-11-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan","place_of_enactment","Kandangan","theme","Ketahanan Pangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ketahanan pangan
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Ketahanan Pangan
ABSTRAK:	\n \n pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, oleh karenanya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya dengan mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup melalui ketahanan pangan yang memadai; ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan manusia yang berkualitas, mandiri, dan sejahtera melalui perwujudan ketersediaan pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman serta tersebar merata di seluruh wilayah, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 \n Peraturan Bupati Tentang Ketahanan Pangan Meliputi: KETENTUAN UMUM, TUJUAN DAN RUANG LINGUP, KELEMBAGAAN, KETERSEDIAAN PANGAN, CADANGAN PANGAN, PEPENGANEKARAGAMAN PANGAN, PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH PANGAN, KEAMANAN PANGAN SEGAR, MTUTU DAN GIZI PANGAN, PEMASUKAN PANGAN KE DALAM WILAYAH DAERAH, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, SANKSI ADMINISTRASI, KETENTUAN LAIN, PEMBIYAAN, KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2018. \n 28 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketahanan pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian pangan, menyediakan pangan yang beragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi, mewujudkan tingkat kecukupan pangan dengan harga terjangkau, mempermudah akses pangan bagi masyarakat rawan pangan dan gizi, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pangan yang aman dan bergizi, meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha pangan, serta melindungi dan mengembangkan sumber daya daerah.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan ketahanan pangan, yang diwujudkan melalui penyediaan pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Bupati dibantu oleh Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dalam merumuskan kebijakan dan melaksanakan evaluasi. Ketersediaan pangan diutamakan dari produksi dalam daerah, dengan pengembangan pangan lokal dan stabilisasi harga pangan pokok. Cadangan pangan daerah dikelola untuk mengantisipasi kekurangan pangan dan keadaan darurat. Distribusi pangan dilakukan secara merata ke seluruh wilayah. Penganekaragaman pangan dilakukan untuk meningkatkan konsumsi aneka ragam pangan. Pencegahan masalah pangan dilakukan dengan menyusun peta kerentanan pangan dan melaksanakan program pencegahan. Penanggulangan masalah pangan dilakukan dengan pengeluaran pangan jika berlebih, peningkatan produksi jika kurang, dan penyaluran pangan khusus untuk rumah tangga yang tidak mampu.

Peraturan ini juga mengatur tentang keamanan pangan segar, termasuk sanitasi, bahan tambahan pangan, kemasan pangan, jaminan mutu, dan pemeriksaan laboratorium. Pangan tercemar dilarang diedarkan. Mutu dan gizi pangan diatur melalui standar mutu dan upaya perbaikan gizi masyarakat. Pemasukan pangan ke wilayah daerah harus memenuhi ketentuan keamanan, mutu, dan gizi pangan. Pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh tim pengawasan terpadu. Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan ketahanan pangan. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang pangan.

","transitional_provisions","sanctions","Sanksi administratif meliputi:\n

Peringatan tertulis.
Larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk pangan dari peredaran.
Penarikan dan/atau pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.
Penghentian produksi untuk sementara waktu.
Pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF HULU SUNGAI SELATAN
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF HULU SUNGAI SELATAN REGENCY
NUMBER 10 OF 2018
ABOUT
FOOD SECURITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF HULU SUNGAI SELATAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that food is a basic human need, therefore it is the government's responsibility to fulfill it by realizing sufficient food availability through adequate food security;
that food security is very important in the context of quality, independent, and prosperous human development through the realization of sufficient, diverse, nutritious, balanced, and safe food availability that is evenly distributed throughout the region and affordable by the public's purchasing power;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Food Security;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c20e2707-2d66-491b-884c-f8525bb6c678","actionData","errors"]