[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c209cbc1-4e1a-456c-944b-14ef85b5bed6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2022","number","3","year","2022","published_date","2022-03-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tegal","place_of_enactment","Slawi","theme","Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PETERNAKAN-KESEHATAN
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2022/No.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan mempunyai peran penting untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sesuaidengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;\r\nb. bahwa untuk melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya dalam rangka penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal sehingga perlu didayagunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan mansyarakat;\r\nc. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hokum kepada semua pihak yang terlibat, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, perencanaan, kawasan peternakan, sumberdaya, peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, rumah potong hewan, pengawasan produk asal hewan dan hasil produk asal hewan, otoritas veteriner daerah dan dokter hewan berwenang, pelayanan kesehatan hewan, pemberdayaan peternakan dan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, sistem informasi, peran serta masyarakat, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2022. \n 77 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, mewujudkan kesehatan hewan, melindungi kesehatan manusia dan ekosistem, serta mewujudkan peternakan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.

\r\n

Latar Belakang dan Tujuan: Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan memiliki peran penting dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

\r\n

Ketentuan Substansial:

\r\n

Perencanaan: Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah daerah, serta rencana tata ruang wilayah daerah.
Kawasan Peternakan: Pemerintah Daerah menetapkan kawasan usaha peternakan dan sentra peternakan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, mempertimbangkan potensi lahan, ketersediaan benih, bibit, bakalan, hijauan pakan, sumber air, agroklimat, sarana prasarana, sumber daya manusia, dan status kesehatan ternak.
Sumber Daya: Penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan dimasukkan ke dalam rencana tata ruang wilayah. Pemerintah Daerah dapat menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum untuk memprioritaskan budi daya ternak skala kecil.
Peternakan: Usaha peternakan dapat diselenggarakan dalam bentuk perusahaan peternakan atau peternakan rakyat. Pemerintah Daerah wajib melakukan pemuliaan dan pengembangan usaha pembenihan atau pembibitan. Setiap benih atau bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat layak.
Kesehatan Hewan: Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan kesehatan hewan melalui pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, termasuk pengamatan, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, dan pengobatan penyakit hewan.
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan: Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesehatan hewan dalam bentuk pengendalian zoonosis, penjaminan produk hewan, higiene dan sanitasi, serta penanganan bencana. Kesejahteraan hewan diterapkan terhadap setiap jenis hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia.
Rumah Potong Hewan: Pemerintah Daerah wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis. Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di rumah potong hewan atau mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat dan kesejahteraan hewan.
Pengawasan Produk Asal Hewan: Produk asal hewan dan hasil produk asal hewan dari luar daerah harus dilengkapi surat keterangan kesehatan produk. Pemerintah Daerah mengawasi kualitas susu yang beredar di daerah.
Otoritas Veteriner Daerah dan Dokter Hewan Berwenang: Otoritas Veteriner Daerah bertugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan. Pemerintah Daerah wajib memiliki dokter hewan berwenang yang berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya.
Pelayanan Kesehatan Hewan: Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.
Pemberdayaan Peternak: Pemberdayaan peternak dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta peningkatan daya saing.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, larangan melakukan pemasukan atau pengeluaran benih, bibit ternak dan ternak potong, atau penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran.\r\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, larangan melakukan pemasukan atau pengeluaran benih, bibit ternak dan ternak potong, penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran, dan rekomendasi pencabutan izin usaha.\r\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, larangan melakukan pemasukan atau pengeluaran benih, bibit ternak dan ternak potong, penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran, dan rekomendasi pencabutan izin usaha.\r\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 24 ayat (1) dan ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, larangan melakukan pemasukan atau pengeluaran benih, bibit ternak dan ternak potong, penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran, atau rekomendasi pencabutan izin usaha.\r\n5. Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (2) dan ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, larangan melakukan pemasukan atau pengeluaran benih, bibit ternak dan ternak potong, penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran, atau rekomendasi pencabutan izin usaha.\r\n6. Perusahaan peternakan, peternak dan/atau pihak tertentu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran, larangan peredaran dan/atau tindakan pemusnahan, atau rekomendasi pencabutan ijin usaha.\r\n7. Setiap unit usaha pangan asal hewan yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran, pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan produk hewan dari peredaran, dan/atau rekomendasi pencabutan ijin usaha.\r\n8. Pemilik hewan, peternak atau perusahaan peternakan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran, atau pencabutan izin.\r\n9. Pemilik hewan, peternak atau perusahaan peternakan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran, atau pencabutan izin.\r\n10. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran, larangan peredaran dan/atau tindakan pemusnahan, rekomendasi pencabutan izin usaha; atau pencabutan izin.\r\n11. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran, larangan peredaran dan/atau tindakan pemusnahan, rekomendasi pencabutan izin usaha; atau pencabutan izin.\r\n12. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran; atau larangan peredaran dan/atau tindakan pemusnahan.\r\n13. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis;atau denda.\r\n14. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran, rekomendasi pencabutan izin usaha; atau denda.\r\n15. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dikenai sanksi administratif berupa teguran/peringatan secara tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; dan/atau pencabutan izin.\r\n16. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran; atau denda.\r\n17. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran; larangan peredaran dan/atau pemusnahan; atau denda.\r\n18. Tenaga kesehatan hewan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan pelayanan kesehatan hewan; atau pencabutan rekomendasi izin praktek.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TEGAL

PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF TEGAL REGENCY
NUMBER 3 OF 2022

CONCERNING

ORGANIZATION OF LIVESTOCK FARMING AND ANIMAL HEALTH

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TEGAL,

Considering:

that the organization of livestock farming and animal health has an important role in realizing food sovereignty, independence, and resilience in order to create the welfare and prosperity of the people in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that in order to protect the health of humans and animals and their ecosystems in the context of organizing advanced, competitive, and sustainable livestock farming and animal health, as well as the provision of safe, healthy, whole and halal food, it is necessary to utilize it for the prosperity and welfare of the community;
that in order to provide direction, foundation and legal certainty to all parties involved, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c209cbc1-4e1a-456c-944b-14ef85b5bed6","actionData","errors"]