[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c209087c-9bf7-485b-bc1c-4a83deafd7b8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022","number","3","year","2022","published_date","2022-09-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarmasin","place_of_enactment","Banjarmasin","theme","Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Hak Asasi Manusia
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2022/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak konstitusional yang\r\ndijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1945 untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan\r\nkhusus untuk rnernperoleh kesempatan dan rnanfaat yang sarna\r\nguna mencapai persamaan dan keadilan;\r\nBahwa terdapat Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin\r\nyang memerlukan Pelindungan dan Pemenuhan hak sesuai\r\nketentuan peraturan perundang-undangan;\r\nBahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (1)\r\nUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang\r\nDisabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib\r\nmelakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi ten tang\r\npelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak\r\nPenyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin;\r\nBahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak\r\nPenyandang Disabilitas; \n Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dengan sistematika:\r\nKetentuan Umum;\r\nHak Penyandang Disabilitas;\r\nRagam Penyandang Disabilitas;\r\nPelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;\r\nHibah dan Bantuan Sosial;\r\nPartisipasi Masyarakat;\r\nPengarusutamaan Penyandang Disabilitas;\r\nKecamatan dan Kelurahan Inklusi;\r\nAnggaran;\r\nKomite Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;\r\nPenghargaan;\r\nPembinaan dan Pengawasan;\r\nPendanaan;\r\nSanksi Administratif;\r\nKetentuan Lain-Lain; dan \r\nKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2022. \n 52 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 9).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai hak asasi manusia, menjamin upaya perlindungan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat, mewujudkan taraf kehidupan yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat. Selain itu, bertujuan untuk melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan, tindakan diskriminatif, dan pelanggaran hak asasi manusia, serta memastikan pelaksanaan upaya perlindungan dan pemenuhan hak untuk mengembangkan diri dan mendayagunakan kemampuan sesuai bakat dan minat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Hak-hak Penyandang Disabilitas: Meliputi hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kepemudaan, kebudayaan, pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup mandiri, berekspresi, berkomunikasi, memperoleh informasi, berpindah tempat, kewarganegaraan, serta bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.\n2. Ragam Penyandang Disabilitas: Meliputi penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik.\n3. Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas: Pemerintah Daerah mengambil langkah untuk menjamin penanganan penyandang disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, serta menjamin tidak ada diskriminasi dalam semua sektor kehidupan.\n4. Hibah dan Bantuan Sosial: Setiap penyandang disabilitas dapat memperoleh hibah dan bantuan sosial agar dapat tetap hidup secara wajar.\n5. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas: Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas dan melakukan pendataan secara terpadu dan berkesinambungan.\n6. Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas: Koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh lembaga Pemerintah Daerah, organisasi sosial dan Masyarakat melalui Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pemilik dan/atau pengelola bangunan Gedung yang melanggar ketentuan wajib menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan gedung, pembekuan persetujuan bangunan gedung, pencabutan persetujuan bangunan gedung, pembekuan sertipikat laik fungsi bangunan gedung, pencabutan sertipikat laik fungsi bangunan gedung, perintah pembongkaran bangunan gedung, atau denda administrasi.\n2. Perangkat Daerah, Badan dan/atau Orang perseorangan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Daerah, melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis; penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan; pembekuan izin; pencabutan izin; denda administrasi; dan tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.\n3. Pemberi kerja yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BANJARMASIN
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANJARMASIN CITY
NUMBER 3 OF 2022
ABOUT
PROTECTION AND FULFILLMENT
OF THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJARMASIN,

\n\n \n \n

Considering :

that Persons with Disabilities have constitutional rights that are
guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia
to obtain convenience and special treatment
to obtain equal opportunities and benefits
to achieve equality and justice;
that there are Persons with Disabilities in the City of Banjarmasin
who require Protection and Fulfillment of rights in accordance
with the provisions of laws and regulations;
that in order to implement the provisions of Article 27 paragraph (1)
of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with
Disabilities, the Government and Regional Government are obliged
to carry out planning, organizing,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c209087c-9bf7-485b-bc1c-4a83deafd7b8","actionData","errors"]