[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c2087b15-2c40-4cf0-b1da-cfd0473abf1d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Keupulauan Bangka Belitung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 14 Tahun 2016","number","14","year","2016","published_date","2016-11-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Bangka Belitung","place_of_enactment","Pangkal Pinang","theme","Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Keupulauan Bangka Belitung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PELESTARIAN – PENGELOLAAN – CAGAR BUDAYA
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD 2016/NO. 12 SERI E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Keupulauan Bangka Belitung
ABSTRAK:	\n \n Untuk melestarikan dan mengelola Cagar Budaya yang merupakan bagian dari warisan budaya, Pemerintah Daerah memiliki tanggung-jawab dalam pengaturan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya yang berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang perlu dikelola oleh pemerintah daerah dengan meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 10 Tahun 1993; PP No. 19 Tahun 1995 ; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 28 Tahun 2011. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: asas, tujuan, dan ruang lingkup pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Selain itu, diatur pula mengenai tugas dan wewenang pemerintah daerah, tim ahli cagar budaya, kriteria cagar budaya, pemilikan dan penugasan, penemuan dan pencarian, register cagar budaya, pelestarian cagar budaya, pelindungan cagar budaya, pengembangan cagar budaya, pemanfaatan cagar budaya, pengelolaan cagar budaya, peran serta masyarakat, pendanaan, pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2016. \n 71 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya bertujuan untuk melestarikan cagar budaya daerah dan warisan umat manusia, mempertahankan kearifan lokal, meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempromosikan cagar budaya daerah kepada masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, peningkatan kesadaran masyarakat, pengembangan kebijakan, penelitian, promosi, dan alokasi dana.
Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya yang bertugas melakukan kajian, menyusun mekanisme kerja, mengklasifikasi cagar budaya, meminta keterangan, merekomendasikan perbaikan berkas, memberikan rekomendasi terkait kompensasi, penetapan, pemeringkatan, pencatatan kembali, dan penghapusan cagar budaya.
Kriteria benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang dapat diusulkan sebagai cagar budaya, termasuk persyaratan usia, nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, dan nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
Ketentuan mengenai kepemilikan dan penguasaan cagar budaya, termasuk hak dan kewajiban pemilik, pengalihan kepemilikan, penyimpanan di museum, pelaporan kerusakan, dan kompensasi.
Prosedur penemuan dan pencarian cagar budaya, termasuk kewajiban pelaporan, kompensasi bagi penemu, dan mekanisme pencarian.
Pembentukan register cagar budaya yang mencakup pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya.
Pelestarian cagar budaya yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, serta koordinasi pelestarian dan etika pelestarian.
Pelindungan cagar budaya yang meliputi penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran.
Pengembangan cagar budaya yang meliputi penelitian, revitalisasi, dan adaptasi.
Pemanfaatan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
Pengelolaan cagar budaya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
Peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.
Pendanaan pelestarian cagar budaya yang berasal dari berbagai sumber.
Pengawasan pelestarian cagar budaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
Ketentuan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang cagar budaya.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 70, Pasal 88 ayat (1) dan (2), Pasal 89 ayat (1) dan (2), Pasal 90 ayat (2), Pasal 104, Pasal 108, dan Pasal 130 ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF BANGKA BELITUNG ISLANDS

REGIONAL REGULATION OF BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE
NUMBER 14 OF 2016
CONCERNING

PRESERVATION AND MANAGEMENT OF CULTURAL HERITAGE
OF BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BANGKA BELITUNG ISLANDS,

\n\n \n \n

Considering:

that the Province of Bangka Belitung Islands has cultural heritage that needs to be preserved and managed because it has important value for history, science, education, religion, and/or culture in a sustainable manner;
that in order to preserve and manage Cultural Heritage which is part of the cultural heritage, the Regional Government has a responsibility in regulating, protecting, developing, and utilizing Cultural Heritage in the form of objects, buildings, structures, sites, and areas that need to be managed by the regional government by increasing public participation and the role of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c2087b15-2c40-4cf0-b1da-cfd0473abf1d","actionData","errors"]