[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c207d657-4eb8-4088-9dd0-ea60e55bc0b4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karang Asem Nomor 16 Tahun 2011 tentang PAJAK HOTEL","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karang Asem No. 16 Tahun 2011","number","16","year","2011","published_date","2011-12-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karang Asem","place_of_enactment","Amlapura","theme","PAJAK HOTEL","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TENTANG-PAJAK-HOTEL
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2011/NO.16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PAJAK HOTEL
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pajak hotel merupakan sumber pendapatan daerah yang\r\npenting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah\r\ndan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu\r\npengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan\r\nkeadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan\r\nmemperhatikan potensi daerah;\r\nb. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009\r\ntentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terjadi perubahan dan\r\npembaharuan sistem Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah\r\nKabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pajak Hotel\r\nsudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang\r\nPajak Hotel;\r\n \n Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958\r\nUndang–Undang Nomor 32 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2009\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 \n Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2006\r\nPasal 30 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 17 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Hotel di Kabupaten Karangasem. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat, serta menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

\n\n

Ketentuan substansial meliputi:

\n\n

Nama, Objek, dan Subjek Pajak: Pajak Hotel dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang seperti fasilitas olahraga dan hiburan. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran, sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Penghitungan: Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran kepada hotel, dengan tarif sebesar 10%.
Wilayah Pemungutan Pajak: Pajak dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.
Masa Pajak: Jangka waktu 1 bulan kalender.
Penetapan: Wajib pajak wajib menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan sendiri pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan: Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran, dan pajak harus dibayar di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
Kedaluwarsa: Hak penagihan pajak kedaluwarsa setelah 5 tahun.
Sanksi Administratif: Dikenakan bunga atau kenaikan atas kekurangan pembayaran pajak.
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif: Bupati dapat melakukan pembetulan, pembatalan, atau pengurangan dalam hal terdapat kesalahan atau kondisi tertentu.
Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak: Dapat diberikan kepada diplomatik negara asing berdasarkan asas timbal balik.
Ketentuan Penyidikan: Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 10 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KARANGASEM REGENCY
NUMBER 16 OF 2011
CONCERNING
HOTEL TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KARANGASEM,

\n\n \n \n

Considering:

that hotel tax is an important source of regional income to
finance the administration of regional government
and improve services to the community, so it needs
regulation based on the principles of democracy, equality and
justice, community participation, and accountability by
taking into account the potential of the region;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009
concerning Regional Taxes and Regional Retribution there are changes and
renewal of the Regional Tax system, then the Regional Regulation
Karangasem Regency Number 4 of 2006 concerning Hotel Tax
is no longer appropriate so it needs to be reviewed;
that based on the considerations as referred to in
letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c207d657-4eb8-4088-9dd0-ea60e55bc0b4","actionData","errors"]