[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c2029e56-79f0-4c23-9cd5-454d7479d026","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":86,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional Di Aceh","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2015","number","3","year","2015","published_date","2015-02-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"9f4699ae-811b-471f-a8df-54cb3bd93de2","Hukum Ketatanegaraan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional Di Aceh","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 3, LN. 2015 No. 28, TLN No. 5659, LL SETNEG : 13 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional Di Aceh
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2015. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 ini bertujuan untuk memberikan kepastian, kejelasan, dan landasan hukum dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah yang bersifat nasional di Aceh. Peraturan ini mengatur kewenangan Pemerintah Pusat dalam urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta urusan tertentu dalam bidang agama di Aceh. Selain itu, peraturan ini juga mencakup urusan pemerintahan yang bersifat nasional di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lainnya. Pemerintah dapat melaksanakan kewenangan ini sendiri, melimpahkannya kepada instansi vertikal atau Gubernur, atau menugaskannya kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota. Peraturan ini juga menetapkan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku di Aceh, serta mengatur tentang penetapan lokasi dan izin yang berkaitan dengan tanah.","transitional_provisions","1. Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang sudah berlaku pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini. 2. Penetapan Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. 3. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat nasional di Aceh tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 2015
CONCERNING
THE AUTHORITY OF THE GOVERNMENT OF A NATIONAL NATURE IN ACEH

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to provide certainty, clarity, and a legal basis for exercising the authority of the Government of a national nature in Aceh and to implement the provisions of Article 270 paragraph (1) of Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning the Authority of the Government of a National Nature in Aceh; \n \n
In view of:	\n \n Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2006 Number 62, Supplement to the State Gazette of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c2029e56-79f0-4c23-9cd5-454d7479d026","actionData","errors"]