[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c1f901c4-e041-48e9-98ad-0d62b6684da5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2021","number","7","year","2021","published_date","2021-08-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mojokerto","place_of_enactment","Mojokerto","theme","Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 No 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa retribusi jasa usaha sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan yang ada di Kabupaten Mojokerto;\r\nb. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bi dang sumber daya air dan ke binamargaan, serta guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan, obyek dan besaranya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2016 perlu diubah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi J asa U saha;\r\n \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;\r\nUU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;\r\nUU No 38 Tahun 2004 ;\r\nUU No 22 Tahun 2009;\r\nUU No 28 Tahun 2009;\r\nUU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;\r\nUU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;\r\nPP No 34 Tahun 2006;\r\nPP No 55 Tahun 2012;\r\nPP No 12 Tahun 2017;\r\nPP No 12 Tahun 2019;\r\nPerpres No 87 Tahun 2014;\r\nPermendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;\r\nPerda Kab. Mojokerto No 6 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Kab. Mojokerto No 5 Tahun 2016;\r\nPerda Kab. mojokerto No 2 Tahun 2012. \n Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa U saha (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan:\r\na. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 15); dan\r\nb. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2);\r\ndiubah sebagai berikut:\r\n1. Ketentuan Pasal 66 diubah;\r\n2. Ketentuan Pasal 67 diubah;\r\n3. Ketentuan dalam Lampiran Angka 1, Retribusi\r\nPemakaian Kekayaan Daerah :\r\na. Huruf a. Pemakaian Tanah, diubah;\r\nb. Huruf d.1. Pemakaian Mesin Gilas Jalan diubah;\r\nc. Huruf d.2. Pemakaian Alat Berat dan Kendaraan:\r\n1) Angka 5, Angka 7, Angka 9, Angka 11, Angka 12, Angka 13, dan Angka 14 diubah; dan\r\n2) setelah Angka 21, ditambahkan 6 (enam) angka, yakni Angka 22, Angka 23, Angka 24, Angka 25, Angka 26, dan Angka 27;\r\nc. Huruf d.4. Pemakaian Laboratorium untuk Pelayanan Pengujian Tanah, Huruf d.5. Pengujian Aspal Jalan, Huruf d.6. Pengujian Aspal Beton diubah;\r\nd. Huruf d. 7. Pengujian Test Benda Uji Beton:\r\n1) Angka 1 sampai dengan Angka 4 diubah; dan\r\n2) setelah Angka 7, ditambahkan 4 (empat) angka, yakni Angka 8, Angka 9, Angka 10, dan Angka ll;dan\r\ne. Huruf d.8. Pengujian Agregat dan Huruf d.9. \r\nPengujian Tanah Bahan Jalan diubah,\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2021. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan:\na. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 15); dan\nb. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2).\n\nPeraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tarif Retribusi Pemakaian Mesin Gilas dan Pemakaian Alat Berat dan Kendaraan (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Latar belakang perubahan ini adalah untuk meninjau kembali dan menyesuaikan retribusi jasa usaha dengan perkembangan di Kabupaten Mojokerto, serta meningkatkan pelayanan di bidang sumber daya air dan kebinamargaan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Perubahan meliputi penyesuaian terhadap ketentuan, objek, dan besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah. Secara substansial, peraturan ini mengubah Pasal 66 mengenai peninjauan tarif retribusi jasa usaha yang dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, yang tarifnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Selain itu, Pasal 67 mencabut Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tarif Retribusi Pemakaian Mesin Gilas dan Pemakaian Alat Berat dan Kendaraan.

Perubahan juga dilakukan pada Lampiran Angka 1 mengenai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, khususnya pada huruf a (Pemakaian Tanah) dan huruf d (Pemakaian Mesin Gilas Jalan, Pemakaian Alat Berat dan Kendaraan, Pemakaian Laboratorium untuk Pelayanan Pengujian Tanah, Pengujian Aspal Jalan, Pengujian Aspal Beton, Pengujian Test Benda Uji Beton, Pengujian Agregat, dan Pengujian Tanah Bahan Jalan). Perubahan ini mencakup penyesuaian tarif dan penambahan jenis retribusi baru.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MOJOKERTO
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF MOJOKERTO REGENCY
NUMBER 7 OF 2021
CONCERNING
THIRD AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 6 OF 2011
CONCERNING RETRIBUTION FOR BUSINESS SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MOJOKERTO,

\n\n \n \n

Considering:

that retribution for business services, as an important source of local revenue to finance the implementation of regional government, needs to be reviewed and adjusted to developments in Mojokerto Regency;
that in order to improve services in the field of water resources and road construction, and to increase Regional Original Income, it is necessary to adjust the provisions, objects and amount of the Regional Asset Usage Retribution Tariff so that Mojokerto Regency Regional Regulation Number 6 of 2011 concerning Retribution for Business Services as amended several times, most recently by Mojokerto Regency

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c1f901c4-e041-48e9-98ad-0d62b6684da5","actionData","errors"]