Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2006

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2000) 2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2000 Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 32 Tahun 2002 Seri D Nomor 7)

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2006 mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuan pembentukan peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Ketentuan Substansial:

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat, terdiri dari Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh masyarakat. Jumlah anggota BPD ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk desa, dengan jumlah ganjil antara 5 hingga 11 orang. Anggota BPD harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk usia minimal 25 tahun, bertempat tinggal tetap di desa, dan berkelakuan baik.

BPD memiliki fungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Wewenang BPD meliputi membahas rancangan peraturan desa, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, serta menyusun Tata Tertib BPD.

Anggota BPD memiliki hak meminta keterangan kepada Pemerintah Desa, menyatakan pendapat, mengajukan rancangan peraturan desa, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, serta memperoleh tunjangan. Kewajiban anggota BPD meliputi mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melaksanakan kehidupan demokrasi, menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, serta mendahulukan kepentingan umum.

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang menjadi pelaksana proyek desa, merugikan kepentingan umum, melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, menyalahgunakan wewenang, dan melanggar sumpah/janji jabatan. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa serta lembaga kemasyarakatan desa lainnya.

Anggota Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat ini, tetap menjalankan tugas BPD sampai terbentuknya BPD atau paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini.

(-)