[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c1d67172-ab0f-43ef-be48-823625639f4c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tenggara No. 4 Tahun 2015","number","4","year","2015","published_date","2015-11-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara","place_of_enactment","Langgur","theme","Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Organisasi dan Tata Kerja
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2015/NO.4; TLD.2015/NO.207, 7 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Presiden Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tugas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 161), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 10 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Maluku Tenggara. BPMPTSP bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Fungsi BPMPTSP meliputi penyusunan program, penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan, koordinasi proses pelayanan, administrasi pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan.

Kepala BPMPTSP memiliki kewenangan menandatangani perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang. Susunan organisasi BPMPTSP terdiri dari Kepala BPMPTSP, Sekretariat (dengan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan), Bidang Pelayanan Umum dan Pengaduan (dengan Sub Bidang Informasi, Dokumentasi dan Penanganan Pengaduan serta Sub Bidang Evaluasi, Pelaporan dan Data), Bidang Perizinan dan Nonperizinan (dengan Sub Bidang Jasa Umum dan Jasa Tertentu serta Sub Bidang Perizinan Tertentu), Bidang Penanaman Modal (dengan Sub Bidang Perencanaan dan Promosi serta Sub Bidang Kerja Sama dan Pengawasan), Tim Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat bertugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan rumah tangga. Bidang-bidang melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai bidang tugasnya dan mengkoordinasikan Tim Teknis. Tim Teknis memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

Kepala BPMPTSP adalah Jabatan Eselon IIb, Sekretaris adalah Jabatan Eselon IIIa, Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon IIIb, dan Kepala Sub Bagian/Sub Bidang adalah Jabatan Eselon IVa. Pegawai yang ditugaskan di BPMPTSP diutamakan yang memiliki kompetensi di bidangnya dan dapat diberikan tunjangan khusus atau insentif sesuai kemampuan keuangan daerah. Pembiayaan kegiatan BPMPTSP dibebankan pada APBD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF SOUTHEAST MALUKU
MALUKU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOUTHEAST MALUKU REGENCY
NUMBER 4 OF 2015
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK SYSTEM OF THE CAPITAL INVESTMENT BOARD AND
ONE-STOP SERVICE OF SOUTHEAST MALUKU REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTHEAST MALUKU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that in order to implement the provisions of Article 29 paragraph (1) of the Presidential Regulation of 2014 concerning the Implementation of One-Stop Integrated Services, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Organization and Work System of the Capital Investment Board and One-Stop Service of Southeast Maluku Regency; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 60 of 1958 concerning Stipulation of Emergency Law Number 23 of 1957 concerning the Establishment of Level II Autonomous Regions within the Territory of the Level I Autonomous Region

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c1d67172-ab0f-43ef-be48-823625639f4c","actionData","errors"]