[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c1cd546c-cc37-41e7-b5ce-3b6ab49ad19e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon No. 9 Tahun 2011","number","9","year","2011","published_date","2011-05-04","effective_date","2011-05-06","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"9f4699ae-811b-471f-a8df-54cb3bd93de2","Hukum Ketatanegaraan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Cirebon","place_of_enactment","Sumber","theme","Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembentukan - penghapusan - pembanggabungan - dan - perubahan - status - desa - menjadi - kelurahan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD Thn 2011/No 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) PP No. 72 Tahun 2005 pedoman ebagaimana dimaksud pada huruf a maka dipandang perlu perubahan status Desa Menjadi Kelurahan yang ditetapkan dengan Perda. \n Dasar Hukum Peraturan daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Perda Kab. Cirebon No. 4 Tahun 2010; Perda Kab. Cirebon No. 7 Tahun 2010. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Desa, Pembentukan Desa, Syarat-Syarat Pembentukan, Tatacara Dan Mekanisme Pembentkan Desa,Batas Wilayah Desa, Pembagian Wilayah Desa, Kewenangan Hak Dan Kewajiban, Penggabungan Dan Penghapusan Desa, Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, Pembiayaan, Pembinaan Pengawasan Dan Perencanaan, Ketentuan Lain-Lain, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2011. \n 12 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 59 Tahun 2001 tentang Pembentukan Desa.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2011 mengatur tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa, dan perubahan status desa menjadi kelurahan. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat kesejahteraan masyarakat. Penghapusan dan penggabungan desa bertujuan untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan desa.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n- **Pembentukan Desa:** Desa dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul dan kondisi sosial budaya setempat. Pemekaran desa dapat dilakukan setelah 5 tahun penyelenggaraan pemerintahan desa.\n- **Syarat Pembentukan Desa:** Memenuhi syarat jumlah penduduk minimal 1.500 jiwa atau 300 kepala keluarga, luas wilayah yang tidak terjangkau oleh desa induk, jaringan perhubungan, sosial budaya yang mendukung kerukunan, potensi desa, batas desa yang jelas, serta sarana dan prasarana yang memadai.\n- **Tatacara Pembentukan Desa:** Melalui usulan masyarakat kepada BPD dan kuwu, pembahasan dalam rapat BPD, usulan kuwu kepada bupati melalui camat, observasi oleh tim kabupaten dan kecamatan, penyiapan rancangan peraturan daerah, pembahasan dengan DPRD, hingga penetapan oleh bupati.\n- **Penggabungan dan Penghapusan Desa:** Desa yang tidak memenuhi syarat dapat digabung atau dihapus setelah dimusyawarahkan oleh pemerintah desa, BPD, dan masyarakat.\n- **Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan:** Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa dan BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan memenuhi syarat luas wilayah, jumlah penduduk minimal 4.500 jiwa atau 900 KK, prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai, potensi ekonomi, kondisi sosial budaya, dan peningkatan volume pelayanan. Lurah dan perangkatnya diisi dari PNS.","transitional_provisions","1. Desa-desa yang telah ada sebelum terbentuknya peraturan daerah ini dan tidak memenuhi persyaratan pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, diberi batas waktu penataan selama 5 (lima) tahun.\n2. Dusun-dusun yang telah ada sebelum terbentuknya peraturan daerah ini tidak memenuhi persyaratan pembentukan dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), diberi batas waktu penataan selama 5 (lima) tahun.\n3. Nama dan batas desa yang ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini ditetapkan dengan nama dan batas desa berdasarkan peraturan daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF CIREBON REGENCY
NUMBER 9 YEAR 2011 SERIES E.1

REGIONAL REGULATION OF CIREBON REGENCY
NUMBER 9 YEAR 2011
CONCERNING
ESTABLISHMENT, ABOLITION, MERGER OF VILLAGES AND CHANGES
VILLAGE STATUS TO URBAN VILLAGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF CIREBON,

\n\n \n \n

Considering:

that according to the provisions of Article 4 paragraph (1) and Article 5 paragraph (4) of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, further provisions regarding the Establishment, Abolition and Merger of Villages, as well as Changes in Village Status to Urban Village are regulated by Regional Regulations which are guided by the Regulation of the Minister of Home Affairs;
that the guidelines as referred to in letter a, have been stipulated by the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 28 of 2006 concerning the Establishment, Abolition,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c1cd546c-cc37-41e7-b5ce-3b6ab49ad19e","actionData","errors"]