[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c1add096-9473-4d38-9142-970f320341d4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seluma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Adat Kabupaten Seluma","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma No. 4 Tahun 2014","number","4","year","2014","published_date","2014-06-19","effective_date","2014-08-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"5c23153e-8a22-44ee-bfce-ce6ef5f16760","Hukum Pidana, Perdata & Dagang","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Seluma","place_of_enactment","Pasar Tais","theme","Pemberlakuan Kompilasi Hukum Adat Kabupaten Seluma","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Hukum adat
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2014 Nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberlakuan Kompilasi Hukum Adat Kabupaten Seluma
ABSTRAK:	\n \n Hukum adat merupakan bagian dari hukum nasional yang mengandung nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kebudayaan masyarakat sebagai pedoman untuk mengatur tata kehidupan sosial kemasyarakatan dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. pelaksanaan hukum adat di Kabupaten Seluma menunjukkan kemunduran, mulai pudar dan dikesampingkan oleh masyarakat sehingga perlu segera ditumbuhkembangkan kembali \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini adalah: UUD 1945, UU No. 3 Th, 2003; UU No. 32 Th. 2004; UU No. No. 12 Th. 2011; UU No. 38 Th. 2007; PP No. 72 Th. 2005; Permendagri No. 1 Th. 2014; Perda Kab. Seluma No. 15 Th. 2007 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Kompilasi hukum adat yang disusun dengan sistematika sebagai\r\nberikut :\r\na. Pendahuluan;\r\nb. Buku I tentang Perangkat Adat;\r\nc. Buku II tentang Hukum Adat Tana Serawai;\r\nd. Buku III tentang Adat Istiadat Tana Serawai;\r\ne. Buku IV tentang Budaya Tana Serawai; dan\r\nf. Buku V tentang Seni Tradisional Tana Serawai. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2014. \n 12 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seluma, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seluma diubah oleh peraturan ini.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini memberlakukan Hukum Adat sebagai bagian dari pengaturan tatanan kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Seluma. Pelaksanaan dan penegakan hukum adat dilaksanakan oleh Lembaga Adat dan Badan Musyawarah Adat (BMA). Lembaga Adat dibentuk di setiap desa/kelurahan, sementara BMA dibentuk di tingkat Daerah dan Kecamatan. Kompilasi hukum adat disusun dan ditetapkan oleh BMA dengan melibatkan lembaga adat, tokoh masyarakat, dan/atau tenaga ahli. Untuk pertama kalinya, kompilasi hukum adat tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan dapat diubah melalui musyawarah dan mufakat antara BMA dan lembaga adat, dengan memperhatikan perkembangan adat istiadat, budaya, dan kehendak masyarakat.

BMA dan Lembaga Adat bukan merupakan bagian dari organisasi pemerintah, dan hubungan kerja antara pemerintah, BMA, dan Lembaga Adat bersifat fungsional dan konsultatif. Bupati wajib melaksanakan pembinaan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, dan lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya, yang dapat didelegasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Camat dan Kepala Desa/Lurah juga wajib melaksanakan pembinaan dan fasilitasi sesuai dengan wilayah kerjanya. Pembiayaan BMA dan Lembaga Adat bersumber dari bantuan pemerintah, sumbangan masyarakat, dan usaha lain yang sah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum adat dapat dikenakan sanksi adat.\n2. Sanksi adat diatur dan ditetapkan dalam kompilasi hukum adat.\n3. Dalam kasus tindak pidana pelanggaran atau kejahatan tertentu, sanksi adat yang telah dikenakan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SELUMA
THE PROVINCE OF BENGKULU

REGIONAL REGULATION OF SELUMA REGENCY
NUMBER 4 OF 2014
on
ENFORCEMENT OF THE COMPILATION OF CUSTOMARY LAW OF SELUMA REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SELUMA,

Considering / Whereas:

that customary law is part of national law which contains cultural values, customs and culture of the community as guidelines for regulating social life in order to realize justice and welfare for the community;
that the implementation of customary law in Seluma Regency shows a decline, is starting to fade and is being sidelined by the community, so it needs to be redeveloped immediately;
that to support the preservation and implementation of customary law so that it can come back to life and develop in the community, it is deemed necessary to enforce customary law in the territory of Seluma Regency;
that based on the considerations as intended in letters a, b, and c, it is necessary

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c1add096-9473-4d38-9142-970f320341d4","actionData","errors"]